Kegaduhan di KPK Disebut Berhenti Setelah Pimpinan Baru Dilantik

Menurutnya, pimpinan KPK yang baru dapat langsung menjalankan hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kegaduhan di KPK Disebut Berhenti Setelah Pimpinan Baru Dilantik
ISTIMEWA
Koalisi Masyarakat Madani Anti Korupsi, saat menggelar aksi di depan Istana Negara, Senin (23/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Madani Anti Korupsi meminta Presiden Joko Widodo mempercepat pelantikan lima komisioner KPK yang telah ditetapkan oleh DPR RI.

Upaya itu dilakukan untuk mencegah kegaduhan di komisi anti rasuah tersebut.

"Percepat pelantikan pimpinan KPK yang sudah terpilih," kata Dion, salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Madani Anti Korupsi, saat menggelar aksi di depan Istana Negara, Senin (23/9/2019).

Menurutnya, pimpinan KPK yang baru dapat langsung menjalankan hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa, Massa Aksi Tuntut Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Terpilih

Dia menegaskan, agenda pemberantasan korupsi ke depan akan semakin optimal dan progresif, masyarakat juga meyakini KPK akan semakin kuat, karena melihat begitu banyak dukungan masyarakat terhadap revisi UU KPK.

"Kami optimis Revisi UU KPK yang telah disahkan menjadi UU, akan semakin memperkuat KPK ke depan baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan, terlebih lagi di bawah Komando Pimpinan KPK yang baru yang tentunya akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Berdasarkan pemantauan, sekitar 100 orang peserta aksi melakukan aksi penyampaian pendapat digelar di Taman Pandang Istana.

Mereka membawa spanduk bertuliskan "Mendukung Revisi UU KPK yang Baru Disahkan", "Mempercepat Pelantikan Pimpinan KPK yang Sudah Terpilih", dan "Membubarkan Wadah Pegawai KPK".

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved