Saat Pimpinan KPK Kembalikan Mandat, Presiden Harusnya Melantik Pimpinan Baru

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyebut, sikap pimpinan KPK tak elok dan plin plan.

Saat Pimpinan KPK Kembalikan Mandat, Presiden Harusnya Melantik Pimpinan Baru
Tribunnews.com/Aqodir
Gedung KPK 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsistensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan.

Hal ini terkait, Saut Situmorang menyatakan mundur, lalu Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif mengembalikan mandat tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyebut, sikap pimpinan KPK tak elok dan plin plan.

Dirinya melihat, pengunduran tersebut lebih didasarkan pada emosional daripada rasional dalam menyikapi revisi UU KPK dan pimpinan baru.

"Dan ketika sudah mengundurkan diri kemudian balik lagi itu sama dengan menjilat ludah kembali yang sudah dibuang. Cuma sayangnya Presiden tidak segera cepat mengambil tindakan," kata Nasir kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil (Tribunnews.com/dok.dpr)

Seharusnya, ketika ketiganya mengundurkan diri, Presiden harus ambil sikap dengan cara melantik pimpinan baru.

Menurutnya, tidak ada yang salah dalam prinsip ketatanegaraan dan hukum administrasi ketika dipercepat.

"Pilkada saja bisa kita percepat kok. Pilkada bisa kita percepat, itu yang menjadi hajat orang banyak, apalagi pimpinan KPK. Cuma saya enggak tahu kenapa Presiden lambat merespons ini," tuturnya.

Dia melanjutkan, akibatnya kini terkesan terjadi degradasi integritas bagi pimpinan KPK.

Nasir menilai, mereka sudah tidak legitimate lagi dalam mengambil keputusan.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved