Kumpulkan Donasi Aksi Mahasiswa di DPR, Ananda Badudu Sebut Jokowi Tersandera Kepentingan Politik

TRIBUNJAKARTA.COM - Musisi Ananda Badudu atau kerap dikenal sebagai personel "Banda Neira" rupanya menjadi sosok dibalik pengumpulan donasi aksi mahasiswa di DRI RI, Jakarta yang berlangsung pada 23 - 24 September 2019.

Ananda Badudu mengumpulkan donasi di Kitabisa.com untuk mendukung aksi ribuan mahasiswa yang turun ke jalan, demi mengkritisi revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU PKS dan RUU KUHP.

Ia juga turut mengajak musisi dan masyarakat untuk turut bersikap dan beraksi.

TONTON JUGA:

"Saya juga lewat (situs) Kitabisa ingin mengajak musisi lain untuk bersikap dan urun usaha lah gitu, bersikap dan beraksi," beber Ananda Badudu.

Selain menggalang dana, Ananda Badudu juga turut serta di aksi mahasiswa yang digelar kemarin dan hari ini.

"Karena bikin lagu doang enggak cukup saat seperti ini," tegas Ananda Badudu dilansir dari Kompas.com.

Ananda Badudu menuturkan akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Ia juga akan melaporkan pemakaian dana itu secara transparan melalui akun media sosialnya, twitter @anandabadudu dan Instagram @anandabadudu.

• Fahrul Rozi Kritik Keras Singgung Kekacauan Hukum, Jatah Kursi di Senayan Direbut Mulan Jameela

Melalui situs Kitabisa.com, Ananda Badudu menuturkan, sikap DPR saat ini tak memihak rakyat.

Sikap tersebut terlihat dari pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

"Yang pertama, DPR memang dengan semua regulasi yang dikebut pengesahannya selama dua minggu ini, DPR jelas keberpihakannya pada korporat atau kapital, bukan pada rakyat," tutur Ananda Badudu. 

Lebih lanjut, Ananda Badudu menuturkan, DPR sebagai perwakilan aspirasi rakyat kerap membuat produk yang justru memberatkan masyarakat.

"Itu kita sudah tahulah DPR dari dulu seperti itu, hanya sekali-sekali saja mengeluarkan regulasi yang berpihak pada rakyat," beber Ananda Badudu.

• Bebby Fey Somasi & Ancam Sebut Nama YouTuber, Ibunda: Jadi Lelaki Tanggung Jawab, Punya Adik Banyak

Selain itu, Ananda Badudu juga menuturkan kekecewaannya terhadap sikap Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Ananda Badudu, Jokowi justru ikut terbawa pusaran tersebut dan tak menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Yang lebih buruk dari itu adalah sikap Presiden Jokowi bahwa dia adalah bagian dari masalah, bukan sebagai orang yang menyelesaikan masalah seperti apa yang ia janjikan saat kampanye," kata Ananda Badudu.

Ananda Badudu menilai saat ini Jokowi tersandera dari kepentingan politik sehingga banyak keputusannya yang bertolak belakang dengan janji terdahulu.

• Penuh Kenangan, Foto Lawas Pernikahan Imam Nahrawi dan Shobibah Rohmah Akhirnya Terungkap

"Sekarang semua keputusan-keputusannya, kan, bertolak belakang dengan janji-janjinya dia (Jokowi). Ini menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden, sudah enggak bisa lagi nih melihat dia tersandera dari kepentingan politik," papar Ananda Badudu.

Menurut Ananda Badudu, sangat mungkin aksi para mahasiswa di beberapa daerah berlanjut bila respons pemerintah dianggap mengecewakan.

"Kita kan belum tahu lagi ya, kayak gimana respons pemerintah, itu kita lihat dulu, kalau masih tetap berjalan (permasalahan), kita rasa aksi itu enggak akan cukup dua hari," imbuh Ananda Badudu.

Mahasiswa Bantah Hendak Gagalkan Pelantikan Jokowi sebagai Presiden

Kelompok mahasiswa kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Adapun tujuan mereka berunjuk rasa adalah menentang revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan dan juga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Departemen Internal Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Wisnu Bayu Aji menegaskan mahasiswa yang datang dalam aksi ini tidak memiliki kepentingan politik, misalnya menggagagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

"Kami dari Aliansi Mahasiswa Jawa Barat datang mengawal aksi bahwa aksi yang kami galangi ini aksi murni. Ini aksi yang memang riil (tak ada kepentingan politik)," ujar Bayu saat ditemui di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Selasa.

Bayu mengatakan memilih sendiri mahasiswa yang ikut ke dalam aksi hari ini.

Ia memastikan, tak ada penyusup yang hadir dalam aksi ini.

"Setidaknya kita mengoordinir, kita sudah lima hari memastikan siapa saja yang berangkat. Dari beberapa kampus banyak yang mau ikut tapi kami filter lagi untuk datang ke sini," katanya.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra.

"Tidak ada tujuan kami melengserkan rezim maupun membatalkan pelantikan presiden wakil presiden," ucapnya.

Ia menilai adanya pengesahan UU KPK dan upaya mengubah RKUHP oleh DPR RI adalah bentuk upaya pelemahan hukum.

"Kami memastikan hari ini kalau pemerintah mencabut poin-poin RUU bermasalah," tambahnya.

Pernyataan Moeldoko

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.

Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.

"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kemudian nhadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan disetiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Mar'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.

"Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan)," ucap Moeldoko. (TribunJakarta/Kompas)