Demo di Jakarta

KPAI: Polisi Punya Waktu 24 Jam Bebaskan Massa Pelajar, Lebih dari Itu Rentan Terjadi Pelanggaran

Hal itu pun tersemat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Pasal 30 yang menyebut, penangkapan anak untuk keperluan penyidikan.

KPAI: Polisi Punya Waktu 24 Jam Bebaskan Massa Pelajar, Lebih dari Itu Rentan Terjadi Pelanggaran
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Komisioner KPAI Bidang ABH, Putu Elvina, saat konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Pihak Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, aparat kepolisian memiliki batas waktu 24 jam untuk membebaskan massa pelajar yang terlibat demonstrasi di kawasan Jakarta, tadi malam.

Lebih dari 24 jam, KPAI menduga bakal rentan terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

"Karena kalau melebihi waktu 24 jam, itu bakal rentan terjadi pelanggaran oleh aparat penegak hukum," kata Komisioner KPAI Bidang ABH, Putu Elvina, saat konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Hal itu pun tersemat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Pasal 30 yang menyebut, penangkapan anak untuk keperluan penyidikan hanya dapat dilakukan selama 24 jam.

Artinya, lanjut Putu, aparat kepolisian wajib taat terhadap UU tersebut.

"Setidaknya maksimal 24 jam harus diberlakukan (status). Kalau tidak, mereka harus dikembalikan ke orang tuanya," ucapnya.

Pemberian status, sambungnya, sangat penting disematkan kepada massa pelajar yang diamankan.

Sebab, kata dia, hal itu berkaitan dengan pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Kita harus membedakan bagaimana keterlibatan anak. Kalau mereka tidak terlibat secara langsung, tentu harus dibebaskan dan dikembalikan ke orang tua," ujar Putu.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved