Breaking News:

PB HMI Kutuk Kasus Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari Tewas dengan Luka Tembak di Kendari

Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy mengutuk keras atas penembakan yang terjadi saat pengamanan demonstrasi di Kendari

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Pj. Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa tertua tidak dapat diam melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy mengutuk keras atas penembakan yang terjadi saat pengamanan demonstrasi di Kendari dalam rangka penolakan terhadap revisi UU KPK yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas.

Immawan Randy, mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas karena luka tembak di dada saat demo di gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (26/9/2019).

Selain itu, HMI menyoroti terkait berlarutnya kasus tumpahan minyak milik di perairan utara Pulau Jawa.

Menurutnya hal ini menyebabkan kerusakan biota dan ekosistem laut.

Luka di Bagian Dada, Seorang Mahasiswa di Kendari Tewas saat Demonstrasi

"Warga yang berprofesi sebagai nelayan disana mengalami penurunan pendapat akibat tumpahan minyak. Mangrove yang menjadi pemijahan ikan ini pun yang di Muara gembong juga terancam akan banyak yang mati," katanya.

Untuk menyuarakan hal ini, Arya menambahkan, HMI se-jabodetabek akan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (27/9/2019) hari ini.

Namun demikian, dirinya tidak bisa menyebut jumlah pasti kader yang akan ikut berpartisipasi.

Selain soal terkait meninggalnya Rendi, Arya menyatakan terdapat sejumlah tuntutan atau gugatan lain yang hendak disuarakan pihaknya dalam demonstrasi.

Ini Pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk Seluruh Kader HMI

Pertama, meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kembali revisi Undang-undang KPK yang sudah disahkan.

Selain juga soal RKUHP dan aturan perubahan lain yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.

Kedua, mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi.

Ketiga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) tentang Badan Khusus Penanggulangan Kebakaran dan Hutan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved