Presiden Diminta Tak Buru-buru, Terbitkan Perppu KPK Tak Selesaikan Masalah Korupsi di Indonesia

Selain UU KPK masih dalam perdebatan berdasarkan aspek pro dan kontranya, Perppu belum urgen untuk dikeluarkan.

Presiden Diminta Tak Buru-buru, Terbitkan Perppu KPK Tak Selesaikan Masalah Korupsi di Indonesia
TribunJakarta/Gerald Leonardo Agustino
Presiden Jokowi, Minggu (17/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain UU KPK masih dalam perdebatan berdasarkan aspek pro dan kontranya, Perppu belum urgen untuk dikeluarkan.

Ahli Hukum Bambang Saputra menyadari ada pihak yang menginginkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu.

Namun, Bambang mengingatkan Jokowi bahwa di balik itu masih ada yang setuju UU KPK yang baru relevan terhadap pemberantasan korupsi.

"Presiden jangan terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendengar pihak yang pro-UU KPK itu disahkan," kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/9/2019).

Bambang melanjutkan, UU KPK atau Perppu sebenarnya tidak signifikan dalam pemberantasan korupsi.

Sebab, ada persoalan mendasar yang harus diangkat yaitu reformasi birokrasi.

"Ini adalah persoalan sistem birokrasi yang harus dibenahi, bukan persoalan menangkap siapa yang korupsi," jelasnya.

Selama ini, Bambang melihat sistem birokrasi masih banyak celah sehingga setiap orang rentan berlaku koruptif.

Karena itu, perlu aturan yang tepat untuk mengintervensi sistem birokrasi yang kotor itu.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved