Demo di Jakarta

Gubernur Anies Bantah Dinas Pendidikan Soal Ancaman Cabut KJP Pelajar yang Anarkis Saat Aksi Demo

“Orangtua mereka juga dipanggil untuk diajak berdiskusi, jadi mereka dididik lebih jauh, bukan diberhentikan,” ujarnya.

Gubernur Anies Bantah Dinas Pendidikan Soal Ancaman Cabut KJP Pelajar yang Anarkis Saat Aksi Demo
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Rombongan pelajar setingkat SMA saat berangkat ke DPR RI di Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2019). 

"Yang namanya unjuk rasa karena emang di dalam Undang-Undang dibolehkan dengan catatan satu mendapat izin, yang kedua menyebutkan tempatnya, jamnya, di mana, penanggung jawab lapangannya siapa. Kalau dia ada di kelompok itu berarti ada penanggung jawabnya. Jadi unjuk rasa itu dibolehkan selagi aturannya diikuti," ujarnya.

"Yang tidak boleh adalah bertindak anarkis, merusak, membakar, menyakiti, melukai itu pasti kriminal jadi siapa yang melakukan tindakan itu dia pasti berhadapan dengan hukum melalui aparat penegak hukum," tambah Ratiyono.

Sebelumnya, Ratiyono mengimbau para pelajar di Jakarta langsung pulang ke rumahnya setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Namun, jika ada pelajar yang melakukan aksi unjuk rasa setelah jam belajar di sekolah, Ratiyono meminta mereka tidak bertindak anarkistis.

"Kalau ada (pelajar) yang unjuk rasa, yang penting mereka tidak boleh anarkistis, tidak boleh melakukan tindak kekerasan, tapi usahakan kalau usia SMA seyogyanya memang langsung pulang," ujar Ratiyono, Senin (30/9/2019).

Ratiyono khawatir pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa akan terprovokasi. Karena itu, menurut dia, para pelajar itu sebaiknya mengikuti aksi unjuk rasa saat mereka sudah duduk di bangku kuliah. (WartaKota/Kompas.com)

Editor: Wahyu Aji
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved