Fraksi PDIP DPRD DKI Pertanyakan Besarnya Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Anies Baswedan
Gembong menilai, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut masih layak untuk ditempati.
Penulis: MuhammadZulfikar | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Dijelaskan Gembong, usulan renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta ini sendiri bukan merupakan hal yang baru.
Pada tahun 2018 lalu, Pemprov DKI melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta juga pernah menganggarkan dana untuk renovasi tersebut.
"Tahun kemarin sudah pakai lift, kita pun enggak tahu, DPRD enggak tahu tiba-tiba ada alokasi anggaran buat lift itu. Seksrang ada lagi anggaran Rp 2,4 miliar," ujarnya saat dikonfirmasi.
Anggaran sebesar ini, ditambahkan Gembong, bisa dialokasi untuk merenovasi sekolah-sekolah di Jakarta yang sudah tidak layak lagi.
"Rp 2,4 miliar kalau untuk betulin sekolah, sudah berapa yang bisa diperbaiki?," kata Gembong.
Untuk itu, Gembong mengatakan, pihaknya akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menjelaskan secara rinci perihal penggunaan dana Rp 2,4 miliar untuk renovasi rumah dinas Gubernur DKI itu.
"Kita pertanyakan ini nanti dalam pembahasan di Badan Anggaran, cuma sekarang belum disampaikan, jadi kita belum bisa komentar banyak," tuturnya.
Polemik anggaran TGUPP
Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diusulkan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta mencapai Rp 26,5 miliar.
Angka ini meningkat sekira Rp 7,5 miliar dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 yang mencapai Rp 18,99 miliar.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pun mengkritik kenaikan anggaran TGUPP yang diusulkan ini.
Pasalnya, manfaat dari keberadaan TGUPP ini sendiri tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Kalau saya melihatnya sederhana karena manfaat TGUPP ini tidak terlalu signifikan bagi rakyat Jakarta," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Jumat (4/10/2019).
Untuk itu, ia pun menyarankan agar usulan anggaran TGUPP ini dibatalkan sehingga tidak lagi membebani APBD.
"Jangankan dinaikan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujarnya saat dihubungi.
