PSI Kritik Anggaran Pemprov DKI Rp 12 Miliar untuk Pengadaan Perangkat Lunak dan Antivirus

Untuk itu, William berencana meminta penjelasan soal anggaran Rp 12 miliar lebih untuk pengadaan perangkat lunak dan antivirus ini dalam rapat komisi.

PSI Kritik Anggaran Pemprov DKI Rp 12 Miliar untuk Pengadaan Perangkat Lunak dan Antivirus
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PSI, William Aditya Sarana, saat diwawancarai Wartawan, sebelum pelantikan jabatan anggota DPRD DKI Jakarta, di area kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengritik usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Kali ini PSI mengkritik penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus yang jumlahnya mencapai Rp 12 miliar lebih.

Anggaran soal pengadaan perangkat lunak dan antivirus sebesar Rp 12.917.776.000 ini sendiri diusulkan dalam draf pembahasan KUA-PPAS 2020 oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai, anggaran belasan miliar ini tidak masuk akal.

"Kalau kita pakai akal sehat kan ini enggak masuk akal sebenarnya," ucapnya, Jumat (4/10/2019).

Untuk itu, William berencana meminta penjelasan soal anggaran Rp 12 miliar lebih untuk pengadaan perangkat lunak dan antivirus ini dalam rapat komisi.

"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 juta sampai Rp 200 juta saja. Tapi sekarang mau beli sekira Rp 12 miliar," ujarnya saat dikonfirmasi

"Nanti saat rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar ini untuk apa saja, kenapa harus beli dari pada sewa," tambahnya menjelaskan.

Sumber Dana Mahasiswa dan Pelajar Cat Tembok di GBK, Berasal dari Kantong Pribadi

VIDEO Polisi Gagalkan Warga Negara Asing yang Akan Jual Emas Palsu Senilai Rp1,5 Miliar

Pria di Tangerang Hobi Curi Pakaian Dalam Wanita: 2 Bulan Beraksi Terkumpul 17 Buah Demi Kepuasan

Menurut William, hal ini perlu dilakukan untuk memyelematkan uang rakyat dari pemborosan yang dilalukan Pemprov DKI.

"Ini harus dipertanggungjawabkan karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," kata William.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved