Komentar Pro Kontra DPRD DKI Jakarta Soal Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP

Dalam draf tersebut, anggaran TGUPP yang diusulkan sebesar Rp 26,572 miliar atau meningkat Rp 7,5 miliar dari sebelumnya.

Komentar Pro Kontra DPRD DKI Jakarta Soal Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP
Kompas.com/Jessi Carina
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.COM/JESSI CARINA 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menuai pro dan kontra.

Dalam draf tersebut, anggaran TGUPP yang diusulkan sebesar Rp 26,572 miliar atau meningkat Rp 7,5 miliar dari sebelumnya.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi yang pertama mengkritik kenaikan anggaran TGUPP ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PSI, William Aditya Sarana, saat diwawancarai Wartawan, sebelum pelantikan jabatan anggota DPRD DKI Jakarta, di area kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PSI, William Aditya Sarana, saat diwawancarai Wartawan, sebelum pelantikan jabatan anggota DPRD DKI Jakarta, di area kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019). (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

Melalui akun instagram pribadi miliknya, William Aditya Sarana, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik keras Pemprov DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan anggaran tersebut.

"Peningkatannya sangat tajam, kalau enggak salah targetnya 48 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran itu, sekira Rp 500 juta per dokumen," ujarnya, Kamis (3/10/2019).

Lebih lanjut ia menerangkan, dana yang dikeluarkan untuk TGUPP ini sendiri merupakan sebuah pemborosan anggaran.

Pasalnya, banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja Gubernur.

"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," kata William.

Kritikan yang sama pun dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved