Pemkot Bekasi Harus Transparan Soal Ancaman Defisit Anggaran

Jangan sampai isu defisit anggaran menjadi bola liar yang kerap dipertanyakan publik maupun anggota dewan sendiri.

Pemkot Bekasi Harus Transparan Soal Ancaman Defisit Anggaran
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kantor Pemkot Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PDIP, Nicodemus Godjang meminta Pemerintah Kota Bekasi harus transparan perihal isu defisit anggaran yang belakangan sering berhembus.

Nico menjelaskan, Pemkot Bekasi harus menggambarkan secara detail bagaimana kondisi keungan daerah saat ini.

Jangan sampai isu defisit anggaran menjadi bola liar yang kerap dipertanyakan publik maupun anggota dewan sendiri.

"Ini kan selama ini masyarakat tahunya kita defisit, ada yang bilang Rp 700 miliar ada yang bilang Rp 900 miliar ada yang Rp 500 miliar, nah ini kan sumir sehingga temen-teman di dewan ini pengen tau berapa sesungguhnya, terus potensinya gimana untuk 2 bulan ini potensinya ada enggak supaya menutup 2020 surplus," kata pria yang akrab disapa Nico, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, keterbukaan soal pendapatan asli daerah (PAD) juga penting dilakukan Pemkot Bekasi.

Menantu Curhat Sayang Mertua: Dikenal Wanita Tangguh dan Impian Mulianya Tak Kesampaian

Ninoy Karundeng Beberkan Dugaan Penganiyaan, 11 Orang Tersangka Hingga Polisi Periksa Sekjen PA 212

Apalagi dari sepengetahuannya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil kerap melenceng menyampaikan infomasi target pada rapat kordinasi.

"Pada saat banggar itu sudah dimasukkan ke dalam rapat kerja dengan beberpa OPD penghasil itu disebutkan kenaikan PAD sekian persen jadi begitu faktanya diketok perda itu berubah dan tidak disampaikan ke legislatif jadi harus ada transparansi," tegas dia.

Dia juga meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berani menyampaikan secara lugas tentang kondisi keuangan daerah.

Jangan hanya menyampaikan PAD Kota Bekasi merupakan yang terbesar di Jawa Barat tetapi muncul isu defisit.

Sebagai contoh kondisi keuangan daerah yang tengah melelah, Pemkot Bekasi menelurkan sejumlah kebijakan diantaranya, pemangkasan honorarium kemasyarakat RT/RW serta pemotongan tunjangan pegawai.

"Tapi bagaimana pak wali terbuka menyampaikan ke dewan, ini lho kondisinya begini kira-kira gimana ni harus surplus 2020, solusinya gimana kan enak," ungkapnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved