Dorong Pedagang Segera Daftarkan HKI, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta: Rasakan Manfaatnya

Baroto mengatakan pendaftaran merek sebagai salah satu HKI sangat signifikan sekali di lingkungan asosiasi pedagang komputer.

Dorong Pedagang Segera Daftarkan HKI, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta: Rasakan Manfaatnya
ISTIMEWA
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham DKI Jakarta Baroto dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Komputer Layak Pakai Nasional (Apkomlapan) di Harco Mangga Dua, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM mengimbau masyarakat untuk peduli dan tidak takut mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pemahaman yang kurang dan tidak mengetahui manfaatnya menjadi penyebab sedikitnya pihak mendaftarkan HKI.

Kamu Kerja di Depan Komputer Setiap Hari? Ini Tips Agar Matamu Tak Cepat Lelah

"Persoalannya tidak hanya bagaimana pemerintah menegakan sosialisasi, tapi respon masyarakat ini menjadi penting. Hukumnya bagus, instrumennya bagus, perangkatnya bagus, kalau masyarakatnya tidak mengerti, ini menjadi persoalan juga," ujar Baroto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham DKI Jakarta dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Komputer Layak Pakai Nasional (Apkomlapan) bertema "Sosialisasi Hukum tentang Merek" di Harco Mangga Dua, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baroto mengatakan pendaftaran merek sebagai salah satu HKI sangat signifikan sekali di lingkungan asosiasi pedagang komputer.

Hal ini berkaitan dengan potensi ekonomi dan perlindungan yang diperoleh dari pendaftaran tersebut.

Ia mencontohkan sebuah komputer yang memiliki beberapa kekayaan intelektual. Dalam sebuah CPU itu terdapat merek, desain industri, bahkan didalamnya juga ada patennya.

Pemahaman seperti ini yang belum merata di mata masyarakat termasuk pedagang komputer.

"Kemudian juga tidak harus ada ketakutan ketika merasa pihak tertentu sudah mendaftar padahal berbeda, namun anda ingin mengunakan merek tersebut, tidak perlu ada rasa ketakutan kalau memang semua legal," katanya.

Lebih lanjut Baroto juga menjelaskan saat ini pengurusan kekayaan intelektual sudah memenuhi persyaratan kepastian waktu dan biaya. Pengurusan itu juga tidak sepenuhnya harus di kantor pusat.

Cukup didaerah melalui Kantor Wilayah (Kanwil) dengan sistem online.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved