Fraksi PSI Desak Pemprov DKI Terbuka Soal Pembahasan Anggaran APBD 2020

"Ini bukan uang anggota DPRD atau uang Gubernur DKI, tapi ini uang rakyat DKI Jakarta. Masyarakat harus tahu untuk apa uang itu digunakan,"

Fraksi PSI Desak Pemprov DKI Terbuka Soal Pembahasan Anggaran APBD 2020
Tribunjakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas
Sosok William Aditya Sarana (23) di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemprov DKI Jakarta transparan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasalnya, masyarakat sampai saat ini tidak bisa mengakses dokumen APBD Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sedang dibahas.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uanganya digunakan?," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana, Rabu (9/10/2019).

VIDEO Viral Batu Segede Gajah Melayang Hancurkan Bangunan Warga Kampung Cihandeleum

Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya bisa diakses oleh publik lantaran ada puluhan ribu kegiatan Pemprov DKI dengan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 95,99 triliun pada 2020 mendatang.

"Ini bukan uang anggota DPRD atau uang Gubernur DKI, tapi ini uang rakyat DKI Jakarta. Masyarakat harus tahu untuk apa uang itu digunakan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Terlebih, baru-baru ini sejumlah anggaran yang diusulkan tersebut menuai banyak kontroversi.

Seperti rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat yang menelan biaya hingga Rp 2,4 miliar.

Kemudian, anggaran pengadaan antivirus dan perangkat lunak yang menyentuh angka Rp 12 miliar, serta peningkatakan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 26,5 miliar.

Bocah TK Pamit Jajan ke Warung, Pulangnya Hilang Dibawa Pedagang Mainan: Ketemu Berkat Ini

Mode Gelap Instagram Jadi Trending Topic di Twitter: Begini Cara Aktifikan di IOS dan Android

Inilah Foto-foto Suasana 90 Ton Tumpukan Sampah di Pintu Air Manggarai

Anggarab TGUPP ini sendiri sebelumnya sempat direvisi oleh Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan yang menyebut anggaran TGUPP pada 2020 sebesar Rp 21 miliar.

"Saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat," kata William.

"Sekali lagi, ini bukan uang anggota DPRD atau Gubernur DKI. Tapi, iniadalah uang rakyat, masyarakat DKI Jakarta," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved