Pemkab Badung Bali Tegaskan Larang Turis Asing Indekos, Ini Alasannya

TRIBUNJAKARTA.COM, BALI - Pemkab Badung Bali mengeluarkan aturan yang melarang wisatawan asing indekos di wilayahnya.

Pemilik kos juga dilarang menerima turis yang ingin indekos.

Larangan ini berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pendaftaran Kembali, dan Penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos.

Pada Perbup ini juga mengatur aspek legalitas, pengendalian, serta pengawasan terhadap rumah kos yang mengatur hak dan kewajiban pengelola maupun penghuni kos.

Karenanya selain melarang wisatawan untuk ngekos, pemilik kos juga dilarang menerima turis yang ingin ngekos.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan Perbup 35 Tahun 2019 ini merupakan aturan pelaksanaan atau turunan dari Perda Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rumah Kos.

Perbup ini menekankan pada aspek legalitas, pengendalian, serta pengawasan pengelolaan termasuk penghuni rumah kos.

“Perbup ini tidak ada mengatur tentang pengenaan pajak. Soal pengenaan pajak telah diatur dalam Perda 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel,” tegasnya, Selasa (8/10).

Pada Perda 15 Tahun 2011 tersebut juga dinyatakan rumah kos yang dikenakan pajak memiliki lebih dari 10 kamar, karena sudah dikatagorikan sebagai hotel.

Dalam Perbup 35 yang dikatagorikan rumah kos dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar paling banyak 15 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal satu bulan.