Jumlah Bakal Calon Kepala Desa Tangerang Keluar, Timses Marah-Marah, Pemerintah Minta Lapang Dada

Pemerintahan Kabupaten Tangerang sudah mengantongi nama-nama Bakal Calon (balon) kepala desa untuk pemilihan kepala desa serentak.

Jumlah Bakal Calon Kepala Desa Tangerang Keluar, Timses Marah-Marah, Pemerintah Minta Lapang Dada
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Tangerang, Adiyat Nuryasin saat ditemui di kantornya, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (10/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TIGARAKSA - Pemerintahan Kabupaten Tangerang sudah mengantongi nama-nama Bakal Calon (balon) kepala desa untuk pemilihan kepala desa serentak yang diadakan awal Desember 2019 nanti.

Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Tangerang, Adiyat Nuryasin mengimbau kepada seluruh tim sukses dan masyarakat untuk lapang dada apa bila calon pilihannya tidak lolos seleksi.

Sebab, Pemkab Tangerang baru-baru ini menyelenggarakan tes seleksi menentukan bakal calon kepala desa di 153 Desa se-Kabupaten Tangerang.

"Kami mengimbau kepada 33 desa yang di dalamnya ada bakal calon yang tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya selayaknya mereka menerima dengan lapang dada Karena pada saat tes itu diawali dengan perjanjian kerja sama antara panitia Pilkades dengan tim penguji itu ada perjanjian kerjasama, dan panitia menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Penguji independen," ucap Adiyat, Kamis (10/10/2019).

Hasil dan Klasemen Liga 1 Putri 2019, Persib Menang Besar, Persija Masih di Puncak

Maka dari itu, tim penguji pun mempunyai wewenang penuh untuk menentukan lulus tidaknya bakal calon kepala desa pada Pilkadez 2019.

Namun, Adiyat belum bisa membeberkan nama-nama yang bakal bertanding memperebutkan posisi Kepala Desa pada Pilkades di Desember 2019.

"Yang rame-rame itu notabene dari 33 desa dari 153 desa yang akan Pilkades yang Bahkan calonnya lebih dari 5 dari 33 Desa otomatis mereka harus ada yang gugur artinya mereka harus terima itu. Ini yang mereka permasalahkan hasil tes yang dilakukan oleh pihak independen karena mereka tidak ada kepuasan," ungkap Adiyat.

Adiyat menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak puas itu berawal dari hasil tes kompetensi para bakal calon kepala desa se-Kabupaten Tangerang.

Dalam ketentuan yang diatur Perbub bahwa calon kepala desa itu maksimal lima orang dan tidak boleh kurang dari dua orang per desa.

Sementara, Sumantri selaku Timses dari salah satu calon dari Teluknaga menyayangkan aturan-aturan yang mengatur jumlah Calon Kades.

Menurutnya, cukup masyarakat saja yang mengatur berapa jumlah calon kepala desa yang maju dalam Pilkades 2019.

"Kami datang kesini (kantor DPMPD) minta keadilan aja minta demokrasi di desa yang jujur adil jangan dibuat aturan yang melarang jumlah calon, biarkan saja masyarakat memilih, mau tujuh apa 10 calonnya biarkan saja harusnya jangan ada batasan," keluh Sumantri. (*)

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved