NasDem DKI Jakarta Desak Pemprov Segera Publikasikan Dokumen KUA-PPAS

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mempublikasikan dokumen rencana APBD KUA-PPAS 2020.

NasDem DKI Jakarta Desak Pemprov Segera Publikasikan Dokumen KUA-PPAS
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino (tengah) saat ditemui di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mempublikasikan dokumen rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (APBD KUA-PPAS) 2020.

Pasalnya, masyarakat sampai saat ini belum bisa mengakses dokumen tersebut di webiste APBD.Jakarta.go.id milik Pemprov DKI.

"Fraksi NasDem DPRD DKI akan berupaya mengingatkan dan berusaha mempercepat proses publikasi KUA-PPAS," ucap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Kamis (10/10/2019).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta, Hasan Aminuddin, Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino  di kantor KPUD DKI Jakarta, Senin (16/7/2018).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta, Hasan Aminuddin, Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino di kantor KPUD DKI Jakarta, Senin (16/7/2018). (TRIBUNJAKARTA.COM/NOVIAN ARDIANSYAH)

Ia pun menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Menurutnya, kinerja TAPD dan Bappeda terkesan lamban dalam penyusunan perencanaan anggaran ini.

"Imbasnya, DPRD DKI hanya memiliki sedikit waktu utnuk membahas anggaran tahun 2020 ini," ujarnya saat dikonfirmasi.

Meski demikian, pria kelahiran Aceh 33 tahun lalu ini pun memaklumi bila sampai saat ini Pemprov DKI belum mempublikasikan dokumen KUA-PPAS di website APBD.Jakarta.go.id.

Pasalnya, anggaran senilai Rp 95,99 miliar yang diusulkan dalam dokumen tersebut belum dibahas oleh Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Masih diperlukannya pembahasan dengan DPRD, antara Badan Anggaran (Banggar), Komisi dan TAPD," kata Wibi.

Halaman
123
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved