PDIP Minta Gubernur Anies Tiru Ahok soal Transparansi Anggaran Pemprov DKI Jakarta

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik transparansi anggaran di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

PDIP Minta Gubernur Anies Tiru Ahok soal Transparansi Anggaran Pemprov DKI Jakarta
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik transparansi anggaran di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta sampai saat ini belum bisa diakses oleh masyarakat.

Padahal, draf KUA-PPAS itu sendiri merupakan cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono pun menyebut, masyarakat berhak mengakses dokumen KUA-PPAS tersebut.

"Kalau bahasanya ada kesan ditutupi enggak juga ya karena belum dibahas di DPRD. Tapi apa boleh di publikasikan? Ya boleh saja," ucapnya, Kamis (10/10/2019).

Dijelaskan Gembong, dengan mempublikasikan dokumen KUA-PPAS tersebut, masyarakat bisa mengetahui alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun bisa menerima umpan balik dari masyarakat sehingga bisa memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

"Harapannya ketika RAPBD dipublikasikan, kita bisa mendapat umpan balik dari masyarakat. Supaya betul-betul setiap rupiah yang kita alokasikan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi wartawan.

Dibangun Taman, Bangunan Liar di Slipi Diratakan Petugas Satpol PP

Membaca Karakter Seseorang Berdasarkan Golongan Darah, Bisa juga untuk Temukan Pasangan yang Cocok

"Karena apa yang kita rencanakan itu belum tentu dibutuhkan masyarakat," tambahnya menjelaskan.

Politisi senior ini pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengikuti langkah pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selalu transparan soal anggaran.

"Bisa dilihat sekarang, kita bisa membandingkan (era Ahok dan Anies) mana yang lebih transparan," kata Gembong.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved