Menimbang Urgensi Presiden Terbitkan Perppu KPK

Dijelaskan Firman bahwa Perppu memang sesuatu yang perlu diukur dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan politis

Menimbang Urgensi Presiden Terbitkan Perppu KPK
Istimewa
Kuliah umum "menimbang urgensi Perppu KPK" di Universitas Al Azhar Indonesia, Kamis (10/10/2019) malam 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo hingga kini belum memberikan sikap atas dorongan berbagai kalangan agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu mengenai Komisi Tindak Pidana Korupsi atau KPK.

Hal ini untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hasil revisi oleh DPR dan pemerintah.

Jangka waktu UU KPK hasil revisi ditanda tangani Presiden tinggal sampai 17 Oktober 2019 atau tiga hari sebelumnya Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2019.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut diatur bahwa penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011). Kemudian, menurut Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, RUU itu disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan [Pasal 73 ayat (2) UU 12/2011].

Perppu disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Dari kedua pasal di atas bahwa syarat presiden mengeluarkan Perppu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Pertanyaanya kini adalah seberapa urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK? Hal itu dibahas tuntas dalam kuliah umum "menimbang urgensi Perppu KPK" dengan tiga narasumber di Universitas Al Azhar Indonesia, Kamis (10/10/2019) malam.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved