Paksa Terbitkan Perppu Pembatalan UU KPK Bisa Berdampak Negatif

Taufiqulhadi menjelaskan penerbitan Perppu ini tidak memenuhi salah satu unsur kegentingan memaksa.

Paksa Terbitkan Perppu Pembatalan UU KPK Bisa Berdampak Negatif
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Politikus Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai tidak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, jika Presiden Jokowi memaksakan diri menerbitkan Perppu, bukan tak mungkin ada implikasi negatif hubungan antara ekskutif dan legislatif.

KontraS Dukung Tim Independen Ungkap Kasus Kematian Akbar Alamsyah yang Demo DPR

"Implikasi politik ke depannya terhadap pemerintahan jadi tidak bagus," kata Taufiqulha disaat dihubungi wartawan, Jumat (11/10/2019).

Pasalnya, kata politikus Partai NasDem itu, revisi UU KPK diusulkan dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.

Dirinya menilai tidak elok pemerintah justru kini berencana menerbitkan Perppu.

Taufiqulhadi menjelaskan penerbitan Perppu ini tidak memenuhi salah satu unsur kegentingan memaksa.

Secara otomatis UU ini berlaku setelah satu bulan disahkan DPR meski hingga kini belum diberi nomor.

"Tidak ada kegentingan memaksa sama sekali, apa yang genting. Tidak ada," kata Taufiqulhadi.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved