Gubernur Anies Sarankan Pesepeda Gunakan Aplikasi Peta Google Maps dengan Mode Pejalan Kaki

Agar lebih cepat sampai tujuan, lanjutnya, para pengguna sepeda sebaiknya memilih mode pejalan kaki yang terdapat dalam Google Maps.

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Mengenakan pakaian dinas berkelir putih lengkap dengan sepatu pantofel, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajal jalur sepeda mulai dari arena Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur hingga Balai Kota, Jakarta Pusat. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sarankan pesepeda menggunakan Google Maps agar tak tersesat di jalan.

"Saya menganjurkan kalau mau naik sepeda, dilihat dulu Google Maps, jangan pakai jalur mobil, nanti jadi jauh," kata Anies, setelah uji coba jalur sepeda fase kedua, di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Agar lebih cepat sampai tujuan, lanjutnya, para pengguna sepeda sebaiknya memilih mode pejalan kaki yang terdapat dalam Google Maps.

"Google Maps-nya pilih yang pakai pejalan kaki, nanti Anda akan lewat di jalur-jalur yang lebih memudahkan pengendara sepeda," ucap Anies.

Dengan begitu, kata dia, para pesepeda tak akan merepotkan pengendara motor.

"Tidak merepotkan kendaraan bermotor, semuanya akan disesuaikan,"

Sementara, Pengamat Transportasi Azaz Tigor Nainggolan menyatakan saran Gubernur DKI ini aneh.

"Itu aneh. Kan di Google Maps tidak ada gambar sepeda. Nanti malah mengganggu pejalan kaki," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com pukul 14.13 WIB, hari ini.

Sebaiknya, lanjut dia, harus ada rambu-rambu ihwal petunjuk kalau jalur sepeda tersebut tak boleh dilintasi kendaraan lain.

"Harusnya jalur sepeda juga diberi rambu-rambu agar jelas. Juga harus ada tindakan tegas untuk pelanggar dengan membuat Peraturan daerah (Perda)," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut Undang-Undang (UU) perihal penindakan tegas terhadap pelanggar jalur sepeda telah dibikin.

Hal itu termaktub dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas untuk Jalur Sepeda.

Kata Syafrin, itulah yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar.

"Jadi sesuai dengan UU 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Lalu lintas untuk Jalur Sepeda ini akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan, berupa pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu ini pasal 284," ucap Syafrin saat ikut uji coba jalur sepeda fase kedua bersama Anies.

Penulis: Muhammad Barir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved