Gubernur Anies Beberkan Alasan Dokumen KUA-PPAS Belum Dipublikasikan

Ia pun menyebut, belum bisa diaksesnya dokumen KUA-PPAS itu lantaran pihaknya masih terus merampungkan penyesuaian pemasukan

Gubernur Anies Beberkan Alasan Dokumen KUA-PPAS Belum Dipublikasikan
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat diwawancarai Wartawan, setelah uji coba jalur sepeda fase kedua, di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara soal belum diunggahnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke publik Jakarta.

Dokumen KUA-PPAS yang akan menjadi cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 itu sendiri sedianya diunggah ke website milik Pemprov DKI (apbd.jakarta.go.id).

Ia pun menyebut, belum bisa diaksesnya dokumen KUA-PPAS itu lantaran pihaknya masih terus merampungkan penyesuaian pemasukan dan pengeluaran Pemprov DKI.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalamai penyesuaian. Jadi pemasukan yang dulu dirancang ketika kami menyusun pertama kali sejak April hingga Mei terjadi pergeseran," ucapnya, Senin (14/10/2019).

Dijelaskan Anies, pergeseran itu tejadi lantaran adanya perubahan pemasukan dari sektor pajak sehingga Pemprov DKI harus makukan penyesuaian anggaran agar tetap seimbang.

"Pemasukan kita di pajak nasional maupun daerah mengalami perubahan, karena itulah kami harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Jadi jangan sampai rencanannya telat jalan, sementara pemasukan tidak sebesar yang diduga," tambahnya menjelaskan.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik Pemprov DKI yang belum mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 DKI.

Bahkan, Fraksi PDIP DPRD DKI pun sempat menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengikuti langkah pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selalu transparan soal anggaran.

"Bisa dilihat sekarang, kita bisa membandingkan (era Ahok dan Anies) mana yang lebih transparan," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Kamis (10/10/2019).

Dijelaskan Gembong, dengan mempublikasikan dokumen KUA-PPAS tersebut, masyarakat bisa mengetahui alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

Pelajar Edarkan Puluhan Kilo Ganja di Depok, Pemerintah Akan Lakukan Tes Narkoba di Sekolah

Denmark Open 2019 Main Besok: 9 Wakil Indonesia Main, Marcus/Kevin Turun, Persiapan Ginting

Laga Persija Vs Semen Padang Kantongi Izin dari Kepolisian, Panpel Beri Pesan pada The Jakmania

Selain itu, Pemprov DKI pun bisa menerima umpang balik dari masyarakat sehingga bisa memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

"Harapannya ketika RAPBD dipublikasikan, kita bisa mendapat umpan balik dari masyarakat. Supaya betul-betul setiap rupiah yang kita alokasikan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi wartawan.

"Karena apa yang kita rencanakan itu belum tentu dibutuhkan masyarakat," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved