Kabinet Jokowi

Lebih Kompeten dan Bebas Kepentingan Politik, Menteri dari Profesional akan Loyal ke Presiden

kabinet lima tahun kedepan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.

Lebih Kompeten dan Bebas Kepentingan Politik, Menteri dari Profesional akan Loyal ke Presiden
Tribunnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kabinet Kerja Jilid II yang akan segera ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.

Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam menegaskan, kriteria itu sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II agar kebijakan antar-kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.

"Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Artinya, kata dia, kabinet lima tahun kedepan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.

"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," tegasnya.

Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Ia menyebut, menteri ESDM, menteri keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.

"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," ungkapnya. Dan hal itu dinilai Arif sebagai sesuatu yang positif.

"Jelas positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya." (*)

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved