Pengusaha Katering di Kabupaten Tangerang Dikenai Pajak Usaha, Ini Penjelasan Bapenda

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengumpulkan puluhan pelaku usaha untuk sosialisasi kenaikan pajak air tanah dan katering.

Pengusaha Katering di Kabupaten Tangerang Dikenai Pajak Usaha, Ini Penjelasan Bapenda
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA DUA - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengumpulkan puluhan pelaku usaha untuk sosialisasi kenaikan pajak air tanah dan katering.

Pengenaan pajak katering dan kenaikan tarif pajak air tanah ini untuk meningkatkan potensi Pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang, Somaatmaja, mengatakan PAD merupakan energi pembangunan daerah untuk jangka panjang.

Selain itu, potensi PAD menjadi bagian terpenting untuk pembangunan daerah.

"Untuk itu konsinyering dan sosialisasi ini menjadi penting, agar kesadaran kita dalam membayar pajak daerah lebih taat lagi," ucap Soma di Kabupaten Tangerang, Rabu (16/10/2019).

Selain pajak air tanah, kata Soma, pengenaan pajak tata boga atau katering akan turut meningkatkan PAD yang selama ini hanya dikenakan pada pajak restoran saja.

Sedangkan, pengusaha katering harus membayar pajak jasa kateringnya sendiri yang selama ini belum kena pajak seperti halnya restoran.

"Yang saat ini kita menarik pajak Restoran saja sebesar 10 persen, sedangkan pengusaha jasa tata boga belum dikenakan seharusnya ini menjadi potensi pajak," terang Soma.

Keputusan tersebut, menurut Soma, diatur dalam Peraturan Gubernur Banten (Pergub) No. 35 tahun 2018 hal ini dilakukan sebagaimana dalam aturan Undang 32 tahun 2014 tentang otonomi daerah.

Halaman
12
Penulis: Ega Alfreda
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved