Pelantikan Jokowi & Maruf Amin
Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Panglima TNI Pesan Prajurit TNI-Polri Jaga Kewaspadaan
Hadi menekankan, seluruh komandan dalam satuan TNI dan Polri harus senantiasa memastikan anggotanya paham tugas masing-masing.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Sementara, pengamatan TribunJakarta.com di lokasi, terdapat juga sejumlah anggota TNI-Polri wanita atau perempuan.
Mereka tampak berbaris rapi dengan badan yang tegap.
Hingga berita ini dimuat, pengecekan pasukan pada apel gelar pasukan pengamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masih berlangsung.
Diberitakan sebelumnya, pagi ini, TNI dan Polri akan menggelar apel persiapan pengamanan, pengambilan sumpah, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
Kegiatan pengamanan dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, serta suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pengamatan TribunJakarta.com di lokasi, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tengah berbaris rapi.
Mereka sedang mulai melakukan persiapan pada sekira pukul 07.27 WIB.
Apel ini akan dipimpin langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hingga berita ini dimuat, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tampak berbaris rapi.
Larangan aksi sampai tanggal 20 Oktober 2019
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019).
Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia.
"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal tersebut jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin (ilegal).
Hal itu ditegaskan oleh Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono sesuai dengan pemberitahuan dari pihak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
