Breaking News:

Pelantikan Jokowi & Maruf Amin

TNI-Polri Gelar Apel Persiapan Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih di Monas

Kegiatan pengamanan dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, serta suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Suasana sejumlah TNI dan Polri menggelar apel persiapan pengambilan sumpah serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pagi ini, TNI dan Polri akan menggelar apel persiapan pengamanan, pengambilan sumpah, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan pengamanan dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, serta suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pengamatan TribunJakarta.com di lokasi, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tengah berbaris rapi.

Mereka sedang mulai melakukan persiapan pada sekira pukul 07.27 WIB.

Apel ini akan dipimpin langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Hingga berita ini dimuat, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tampak berbaris rapi.

Larangan aksi sampai tanggal 20 Oktober 2019

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019).

Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Universitas Unindra, Jakarta Timur, Minggu (25/8/2019).
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Universitas Unindra, Jakarta Timur, Minggu (25/8/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal tersebut jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin (ilegal).

Hal itu ditegaskan oleh Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono sesuai dengan pemberitahuan dari pihak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.

"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu. Tidak ada yang spesifik," ujar Mayjen Eko.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 Oktober"

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved