2 Tahun Anies Baswedan Jabat Gubernur DKI Jakarta, Program Rumah DP Nol Rupiah Jadi Sorotan
Rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Namun, selama dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, program unggulan tersebut mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) salah satunya.
Melalui Juru Bicara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Rian Ernest, PSI menilai jumlah 1.790 unit hunian DP nol rupiah yang disiapkan Pemprov DKI terlalu kecil.
Bahkan, PSI berani menyebut capaian Anies Baswedan selama dua tahun kepemimpinannya hanya seperti ruang lingkup Wali Kota.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 lalu, menyebutkan bahwa sekira lima juta warga DKI tidak memiliki rumah.
"Angka ini menurut kami terlalu kecil. Ini bukanlah pencapaian untuk lingkup Gubernur, ini tidak beda dengan lingkup kerja Wali Kota," ucapnya, Rabu (16/10/2019).
Selain itu, PSI juga menyoroti harga rumah DP nol rupiah yang dinilai tidak terjangkau bagi warga kalangan menengah ke bawah berpenghasilan rendah.
"Pemprov DKI mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta untuk lolos verifikasi. Ini banyak dikeluhkan warga," ujarnya.
Tak hanya PSI, dua partai pengusung Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu, yaitu Gerindra dan PKS turut menyoroti program rumah DP nol rupiah ini.
Seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPRD DKI asal Gerindra Syarif, ia menyebut, janji 2.000 unit hunian DP nol rupiah yang digagas Anies semasa kampanye dulu tidak terpenuhi.
"Janji kerja pak Anies dan Sandi itu kan program DP nol rupiah bisa dilaksanakan tahun 2018, tapi ternyata baru terealisasikan tahun ini," tuturnya, Rabu (16/10/2019).
"Kita berharap akhir tahun 2019 kita sudah dapat 2.000 unit ternyata juga tidak tercapai," tambahnya menjelaskan.
Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Suhaimi pun sempat mengkritik program Pemprov DKI yang berjalan tidak terlalu cepat.
