Dua Tahun Kepemimpinan Anies, Program Legalisasi Becak di Jakarta Masih Terbentur Aturan

Namun, genap dua tahun kepemimpinannya, program tersebut tak kunjung terwujud. Wacana yang sempat menimbulkan polemik itu pun seperti hilang.

Dua Tahun Kepemimpinan Anies, Program Legalisasi Becak di Jakarta Masih Terbentur Aturan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Aktivitas becak di Kawasan Kebon Bawang, Tajungpnriuk, Jakarta Utara, Senin,(15 /1/2018). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melegalkan keberadaan becak di wilayah DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menggulirkan wacana pelegalan kembali becak di ibu kota.

Namun, genap dua tahun kepemimpinannya, program tersebut tak kunjung terwujud.

Wacana yang sempat menimbulkan polemik itu pun seperti hilang ditelan bumi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, program tersebut masih terbentur Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dimana dalam Pasal 29 Perda No 8 Tahun 2007 itu disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan dan menyimpan becak dan atau sejenisnya.

"Kami masih berpedoman pada Perda Nomor 8 tahun 2017 (tentang) Ketertiban Umum. Artinya di sana masih ada larangan untuk operasional becak di Jakarta," ucapnya, Jumat (18/10/2019).

Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa setiap orang yang mengoperasikan becak akan dikenakan denda paling ringan Rp 250 ribu dan paling banyak Rp 5 juta.

Diakui Syafrin, satu-satu cara untuk melegalkan becak kembali beroperasi di Jakarta hanyalah dengan merevisi Perda Ketertiban Umum tersebut.

"Sebenarnya sejak 2018 pak Gubernur sudah mengajukan (revisi), tapi belum (disetujui)," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved