Peraturan Pemilik Mobil Wajib Miliki Garasi Diakui Kepala Dinas Perhubungan Tak Efektif

Salah satu opsi jangka panjangnya ialah tidak memberikan izin perpanjangan pajak bila pemilik kendaraan tidak memilik garasi.

Peraturan Pemilik Mobil Wajib Miliki Garasi Diakui Kepala Dinas Perhubungan Tak Efektif
TRIBUNNEWS.COM/ILHAM RIAN PRATAMA
Kendaraan roda empat terparkir di bahu jalan di Kawasan Mampang, Jakarta, Selasa (12/9/2017). Pemprov DKI Jakarta kembali menggalakkan peraturan bahwa pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat wajib mempunyai garasi di rumahnya, hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 Pasal 140 tentang transportasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang mewajibkan pemilik mobil memiliki garasi sudah sejak lama diterbitkan.

Peraturan ini pun dinilai tidak efektif lantaran masih banyak warga Jakarta yang memiliki mobil, namun tidak mempunyai garasi.

"Iya betul (Perda Nomor 5/2014) belum jalan," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Jumat (18/10/2019).

Syafrin pun mengakui, pengawasan dan penegakan terhadap Perda Nomor 5/2014 ini tidak berjalan sehingga masih banyak ditemui kendaraan pribadi yang terpakir di pinggir jalan di sekitar pemukiman warga.

Untuk itu, kini Dishub DKI Jakarta tengah menggencarkan sosialisasi terhadap Perda yang ditandatangi oleh Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

"Oleh sebab itu, kita sosialisaikan, beri pemahaman dan akan diskusikan langkah ke depan dalam konteks penegakan hukum," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Dijelaskan Syafrin, Perda tersebut sebenarnya juga menginstruksikan kepada masyarakat yang hendak membeli mobil untuk terlebih dahulu menujukan bukti bahwa dirinya memiliki garasi.

Kronologi Seorang Pria Pamerkan Alat Vital di Dalam Angkutan Umum Kota Depok

Namun, instruksi tersebut ternyata sampai saat ini kerap dilanggar oleh masyarakat.

"Itu yang kita sosialisasikan lagi sehingga yang membeli mobil itu yang punya garasi di rumahnya," kata Syafrin.

Guna menegakan Perda tersebut, Syafrin pun mengaku, pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi.

Salah satu opsi jangka panjangnya ialah tidak memberikan izin perpanjangan pajak bila pemilik kendaraan tidak memilik garasi.

Sedangkan, opsi jangka pendek dengan melalukan razia dan operasi derek serta operasi cabut pentil (OCP) bagi pelanggar.

"Itu opsi yang kami kaji. Kira-kira tiga sampai empat bulan kedepan kajiannya selesai karena ini kan hal baru," ucapnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved