Breaking News:

Kabinet Jokowi

Sistem Meritokrasi Salah Satu Cara Pilih Menteri

Dalam konteks ini, sudah semestinya, Presiden Jokowi memiliki catatan berupa rapor kinerja para menterinya.

Tribunnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berfoto bersama anggota Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Para menteri yang memperkuat Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK secara resmi dilantik. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat, sistem meritokrasi bisa menjadi salah satu pendekatan untuk menunjuk menteri yang diharapkan presiden dan rakyat.

"Apa yang dinginkan Presiden Jokowi untuk memilih menteri yang profesional, kompeten, memiliki integtitas dan tegas dalam mengambil keputusan merupakan harapan publik," kata Karyono, di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dalam konteks ini, sudah semestinya, Presiden Jokowi memiliki catatan berupa rapor kinerja para menterinya.

"Presidenlah yang mengetahui secara presisif rekam jejak (track record) para pembantunya. Presidenlah yang paling mengetahui mana menteri yang layak dipertahankan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya, saya setuju dengan pendekatan meritokrasi," kata Direktur Eksekutif IPI ini.

Namun demikian, lanjut dia, untuk mengisi jabatan menteri profesional yang memenuhi syarat dan kualifikasi tersebut pada kenyataannya tidak mudah.

"Kesulitannya bukan karena kekurangan stok sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tersebut tetapi lebih karena situasi dan kondisi politik," ujarnya.

Selama ini, jabatan menteri dipandang sebagai jabatan politis.

Pandangan tersebut terlegitimasi oleh sistem politik saat ini yang mendorong terjadinya proses koalisi dalam mengusung pasangan calon presiden.

Sistem politik demikian, kata Karyono, tentu memengaruhi proses penyusunan kabinet pemerintahan sulit dimonopoli oleh satu kekuatan politik tunggal yang ada dalam koalisi, bahkan oleh presiden sekalipun, yang sejatinya diberi kewenangan oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat 1 presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 ayat 2 presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya.

Atas dasar itu, maka paradigma berfikir tentang jabatan menteri profesional tidak lagi kaku.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved