DPR Didorong Revisi UU MD3 Terkait Nomenklatur Pelantikan Presiden Jadi Sumpah Janji Jabatan

Pelantikan itu dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan sidang paripurna MPR.

DPR Didorong Revisi UU MD3 Terkait Nomenklatur Pelantikan Presiden Jadi Sumpah Janji Jabatan
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Joko Widodo dan Maruf Amin resmi menjabat presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024, di gedung DPR/MPR, pada Minggu (20/10/2019).

Presiden-wakil presiden hasil pemilihan umum 2019 dikukuhkan dalam sidang paripurna MPR.

Pelantikan itu dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan sidang paripurna MPR.

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, menilai tidak tepat penggunaan kata "MPR melantik presiden", seperti yang tertuang di Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurut dia, secara kelembagaan MPR setara atau sejajar dengan kelembagaan presiden.

Sehingga, konsekuensi hukum tata negara tidak tepat jika MPR melakukan tindakan melantik.

"Yang sesungguhnya MPR hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana telah ditentukan secara limitatif oleh konstitusi," kata dia, Senin (21/10/2019).

Dia menjelaskan, penggunaan kata "MPR melantik presiden" hanya tepat dilakukan pada waktu Indonesia menganut paham supremasi MPR atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amandemen konstitusi.

Untuk itu, dia mendorong DPR segera merevisi UU MD3, khususnya terkait nomenklatur pelantikan presiden menjadi sumpah atau janji jabatan presiden dan wakil presiden.

Upaya ini dilakukan agar sejalan dan sebangun dengan spirit rumusan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pasal 9 ayat (1) UUD 1945 disebutkan; Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun pada pasal 9 ayat (2) UUD 1945 disebutkan; Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

"Paktek ketatanegaraan kita menjadi linear dengan sistem pemerintahan presidential yang dianut saat ini," tambahnya.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved