Pembatasan Jam Operasional Truk di Jalan Protokol Tangerang Selatan Akhirnya Diberlakukan

Desakan masyarakat untuk pembatasan jam operasional truk besar di seluruh jalan protokol di Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya disambut.

Pembatasan Jam Operasional Truk di Jalan Protokol Tangerang Selatan Akhirnya Diberlakukan
Tribunjakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Sejumlah truk diamankan di Mapolres Tangsel, Serpong, Rabu (16/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Desakan masyarakat untuk pembatasan jam operasional truk besar di seluruh jalan protokol di Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya disambut pemerintah kota (Pemkot).

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, mahasiswa bahkan sempat melayangkan somasi kepada Wali Kota Airin Rachmi Diany terkait Perwal nomor 3 tahun 2012 yang tidak kunjung dievaluasi.

Perwal tentang pembatasan jam operasional truk dari pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB, dan hanya berlaku untuk Jalan Pahlawan Seribu itu sudah tujuh tahun berlaku tanpa perubahan.

Padahal kecelakaan truk yang mengakibatkan korban jiwa dan luka terjadi hampir di seluruh jalan protokol di Tangsel.

Kapolri Tito Karnavian Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, Pengamat: Bisa Jadi Mendagri Karena Ini

"Yang pasti memang, sekarang sedang dibahas revisi Perwal tahun 2012 itu, antara lain adalah, kalau dulu hanya koridor Serpong, sekarang nanti semua koridor, semua jalan protokol," ujar Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, selepas menghadiri kegiatan Pembukaan Pokjanal DBD tingkat kecamatan Setu, di Graha Widya Bakti, Puspiptek, Setu, Senin (21/10/2019).

Tak hanya titik jalan saja yang diperluas, melainkan juga pembatasan jam operasional truk besar akan diperpendek menjadi dari pukul 21.00 WIB sampai 05.00 WIB.

"Jamnya, kalau dulu dari jam 22.00 WIB sampai jam 05.00 WIB, sekarang jam 21.00 WIB, lebih cepat," ujarnya.

Benyamin juga mengatakan, pihaknya akan menyiapkan anggaran besar untuk pembuatan dan pemasangan rambu terkait pembatasan jam operasional truk tersebut.

Namun ia memastikan, peraturan akan tetap dibuat tanpa hatus menunggu rambu rampung dahulu.

"Kalau anggaran, buat pemasangan rambunya, tapi kalau pemberlakuan peraturan bisa secepatnya," ujarnya.

Nenek Paulina Terkejut 3 Orang Istana Kepresidenan Utusan Jokowi Datang: Kok Bisa Ke Sini

Demi melancarkan revisi Perwal nomor 3 tahun 2012 itu, pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ), Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait termasuk Dinas Perhubungan kota dan kabupaten tetangga, termasuk dari Kabupaten Bogor.

Pembahasan bersama itu akan dilaksanakan pada Rabu (23/10/2019) mendatang.

"Pembahasannya mungkin Rabu saya undang, BPTJ, kita undang Kementerian Perhubungan, kita undang stakeholder terkait," jelasnya. (*)

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved