Permahi Tangerang Harap Revisi Perwal Truk Akomodir Kepentingan Rakyat Bukan Korporat

Permahi Tangerang, kecewa tak dilibatkan dalam pembahasan revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Tangerang Selatan pembatasan jam operasional truk.

Permahi Tangerang Harap Revisi Perwal Truk Akomodir Kepentingan Rakyat Bukan Korporat
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Rapat besar pembahasan revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Tangerang Selatan (Tangsel) nomor 3 tahun 2012 tentang pembatasan jam operasional truk, di kantor Pemkot Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Rabu (23/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang, kecewa tidak dilibatkan dalam rapat besar pembahasan revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Tangerang Selatan (Tangsel) nomor 3 tahun 2012 tentang pembatasan jam operasional truk.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait transportasi dan kewilayahan, dan digelar di Gedung Pemkot Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Tangsel, Rabu (23/10/2019).

Ketua Permahi Tangerang, Athari Farhani, menyayangkan salah sayu poin somasi mereka yangs ebelumnya dilaayangkan ke Pemkot Tangsel tidak didengar.

Ekploitasi Gadis-gadis Perawan Dijual Rp 20 Juta di Bogor, Polisi Ungkap Modus Pelaku Rekrut Korban

"Ya kami Permahi Tangerang Raya kecewa atas tidak dilibatkannya kami dalam pertemuan tersebut itu artinya salah satu tuntutan kami dalam somasi yang telah kami layangkan tidak digubris sama sekali."

"Padahal jelas salah satu tuntutan kami pada point 5 agar wali kota segera menggelar pertemuan dengan para pihak terkait dengan melibatkan Permahi Tangerang Raya serta Dema UIN Jakarta," papar Athari di Serpong.

Athari menyayangkan, posisi Permahi sebagai penyampai aspirasi masyarakat tidak bisa ikut mengawasi rapat besar tersebut.

"Dengan tisak dilibatkanya kami, maka tidak bisa memantau bagaimana rapat kordinasi tersebut berlangsung. Apakah telah sesuai dengan aspirasi yang diinginkan masyarakat atau tidak," jelasnya.

Ini 10 Ruas Jalan Provinsi di Tangerang Selatan yang Membatasi Jam Operasional Truk

Dari jauh, Athari hanya bisa berharap, berlangsungnya rapat dengan tujuan yang sama, yakni menjalankan kepentingan masyarakat luas.

"Semoga saja sesuai yang kami harapkan. Dan bisa mengakomodir segala tuntutan kami, dan harus mngedepankan kepentingan masyarakat bukan korporasi dan pengembang," ujarnya.(*)

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved