Dinilai Tidak Transparan Bahas Anggaran, PSI Minta Mendagri Beri Peringatan ke Anies Baswedan
Diakui Rian, PSI pernah bersurat kepada Pemprov DKI untuk bisa mendapatkan rincian anggaran 2020 pada Agustus lalu.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Juru bicara PSI Rian Ernest mengatakan, pihaknya menilai Anies tidak transparan lantaran masyarakat belum bisa mengakses dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
"PSI DKI Jakarta meminta pak Mendagri pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," ucapnya, Senin (28/10/2019).
Diakui Rian, PSI pernah bersurat kepada Pemprov DKI untuk bisa mendapatkan rincian anggaran 2020 pada Agustus lalu.
Namun, sampai saat ini dokumen tersebut belum juga diberikan oleh Pemprov DKI kepada Fraksi PSI DPRD DKI.
"Kami sudah pernah bersurat secara formal sejak awal Agustus meminta data rinci, data komponen. Sampai hari ini kami tidak diselesaikan juga," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
• Bermain di Luar Bandung, Persib Mampu Kalahkan Persija 2-0
Ia pun menyebut, ini merupakan bukti kinerja Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies tidak bekerja secara transparan.
"Kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan saja mengetahui banyaknya hal aneh soal anggaran ini dari media massa," kata Rian.
Mirisnya lagi, pembahasan anggaran ini hanya tinggal menyisakan waktu sebulan lagi.
Rian pun menganggap, waktu sebulan ini tidak cukup untuk menyisir seluruh anggaran DKI Jakarta yang jumlahnya hampir mencapai Rp 90 triliun.
"Idelanya untuk membahasan ini bisa sampai tiga hingga empat bulan," tuturnya.
