Pembahasan APBD 2020, Fraksi Gerindra Soroti Pembangunan Rusunawa dan Dana PMD

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti dua hal dalam pembahasan dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif saat ditemui di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti dua hal dalam pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Dua hal tersebut ialah soal Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

"Kami menyoroti dua hal, soal PMD dan percepatan pembangunan Rusunawa. Dua itu prioritas kami," ucap Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif, Selasa (29/10/2019).

Soal PMD, Syarif mengaku, dirinya masih mempertanyakan apakah rencana kebijakan bisnis setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejalan dengan Gubernur atau tidak.

"Kita mau tanya, mengapa BUMD mengajukan PMD, bagaimana kebijakan bisnis plan mereka, apakah itu juga kebijakan Gubernur?" ujarnya.

Sementara itu, terkait percepatan pembanguanan Rusunawa, ia menyoroti tidak tercapainya target pembangunan Pemprov DKI.

"Capaian jumlah unit targetnya 20 ribu dalam setahun. Ini sudah tahun ketiga, seharusnya sudah ada 60 ribu," kata Syarif.

"Tapi saat ini catatan saya belum sampai 12 ribu unit," tambahnya menjelaskan.

Ia pun menyebut, ada beberapa faktor yang harus diperbaiki oleh Pemprov DKI untuk mempercepat pembangunan rumah susun bagi warga Jakarta itu.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved