Pembahasan APBD 2020, Fraksi Gerindra Soroti Pembangunan Rusunawa dan Dana PMD
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti dua hal dalam pembahasan dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti dua hal dalam pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Dua hal tersebut ialah soal Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
"Kami menyoroti dua hal, soal PMD dan percepatan pembangunan Rusunawa. Dua itu prioritas kami," ucap Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif, Selasa (29/10/2019).
Soal PMD, Syarif mengaku, dirinya masih mempertanyakan apakah rencana kebijakan bisnis setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejalan dengan Gubernur atau tidak.
"Kita mau tanya, mengapa BUMD mengajukan PMD, bagaimana kebijakan bisnis plan mereka, apakah itu juga kebijakan Gubernur?" ujarnya.
Sementara itu, terkait percepatan pembanguanan Rusunawa, ia menyoroti tidak tercapainya target pembangunan Pemprov DKI.
"Capaian jumlah unit targetnya 20 ribu dalam setahun. Ini sudah tahun ketiga, seharusnya sudah ada 60 ribu," kata Syarif.
"Tapi saat ini catatan saya belum sampai 12 ribu unit," tambahnya menjelaskan.
Ia pun menyebut, ada beberapa faktor yang harus diperbaiki oleh Pemprov DKI untuk mempercepat pembangunan rumah susun bagi warga Jakarta itu.
"Menurut saya (masalah) sudah campur baur dan saling kait mengkait, perencanaan buruk dan lelangnyabjuga santai," tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/10/2019) siang.
Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI memaparkan draf KUA-PPAS 2020 yang telah direvisi kepada para anggota dewan.
• Minimarket di Cikarang Dibobol Maling, Uang Rp 50 Juta Dalam Brankas Raib
• Security Hotel Grand Akoya Kaget dengar Kabar Dirutnya Disekap Debt Collector
Revisi anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS 2020 ini sebesar Rp 89,441 triliun atau lebih rendah Rp 6 triliun dari usulan semula yang mencapai Rp 95,995 triliun
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah menuturkan, tidak turunnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar hampir Rp 6,4 triliun menjadi alasan utama Pemprov DKI merevisi draf KUA-PPAS 2020.
"Itu menjadi piutang pemerintah pusat dan dibayarkan pada 2020 nanti," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
