Penyempurnaan Data Luas Lahan Sawah Selalu Melibatkan Kementerian dan Lembaga Terkait

Setiap rapat pembahasan data juga selalu terdapat para pakar yang mencermati data-data sehingga semua data bisa dipertanggungjawabkan.

Penyempurnaan Data Luas Lahan Sawah Selalu Melibatkan Kementerian dan Lembaga Terkait
KOMPAS.COM/MARKUS MAKUR
Ilustrasi sawah 

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik Hermanto mengatakan selama ini penyempurnaan data selalu melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait.

Untuk penyediaan data luas lahan sawah, BPS telah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

BPS Buka 800 Ribu Lowongan Petugas Pencacah, untuk Sensus Penduduk Tahun 2020

Setiap rapat pembahasan data juga selalu terdapat para pakar yang mencermati data-data sehingga semua data bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ia mengatakan, BPS selalu berusaha menjaga integritas negeri ini dengan data yang seakurat mungkin.

"Bagaimana mungkin sejumlah lembaga kredibel ini melakukan yang dikatakan sebagai mafia, dan kepentingannya apa? Kami BPS selalu berusaha menjaga integritas negeri ini dengan data yang seakurat mungkin," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).

Ia menjelaskan, ketika luas baku lahan berdasarkan data BPS menunjukkan ada 7,1 juta hektar, kemudian ada yang menemukan selisih 136 ribu hektar, maka hanya 1,8 persen berbeda dari data BPS.

"Silakan maknai sendiri, apakah perbedaan 1,8 persen itu akurat, atau mafia?," tuturnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai pihak yang menuding bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai luas lahan sawah tidak akurat cuma menimbulkan kegaduhan.

"Ini berkaitan isu sensitif dan krusial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Suparji.

Suparji mengatakan tudingan tersebut memerlukan pendalaman dan pertanggungjawaban lebih lanjut, apalagi hal itu merupakan asumsi pribadi yang belum dapat dibuktikan.

Untuk itu, ia mengatakan proses hukum dapat dilakukan agar terdapat kejelasan terkait validitas data BPS dan masyarakat tidak terpengaruh oleh polemik ini berkepanjangan.

"Kalau ada data valid bandingkan saja dengan data yang terungkap di publik dan sebenarnya supaya ada kejelasan," kata Suparji.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Tudingan BPS Pakai Data Mafia tanpa Pembuktian bisa Timbulkan Kegaduhan

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved