UMP DKI Jakarta

Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%

Kenaikan UMP DKI Jakarta dari zaman Basuki Tjahaja Purnama hingga Anies Baswedan, Ahok pernah naikan UMP 15 persen.

Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Gubernur Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat saat bertemu di Gedung DPRD DKI, Senin (26/8/2019). 

Namun, Ahok menegaskan bahwa upah itu tetap di angka Rp 2,7 juta.

Ahok menyebut inflasi setelah kenaikan harga BBM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya sebesar 1,43 persen.

Artinya, kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap nilai UMP yang telah ditetapkan pada November 2014.

Lagi pula, Ahok menyebut besaran UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta telah mempertimbangkan prediksi inflasi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melayani langsung pengaduan Warga Menteng, Jakarta Pusat tentang sengketa tanah yang dialaminya dengan orang lain. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu melayani warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, usai mendatangi Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melayani langsung pengaduan Warga Menteng, Jakarta Pusat tentang sengketa tanah yang dialaminya dengan orang lain. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu melayani warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, usai mendatangi Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Sikap Alumni SMA Gonzaga Terkait Kasus Orangtua yang Tuntut Sekolah Karena Anaknya Tak Naik Kelas

Tahun 2016

Pada November 2015, Ahok meneken UMP DKI 2016 senilai Rp 3,1 juta.

Angka itu naik lebih kurang 15 persen dari total nilai kebutuhan hidup layak (KHL) pada 2015 yang nilainya Rp 2,98 juta.

Ahok menyampaikan, Pemprov DKI telah memperbaiki berbagai komponen dalam KHL.

"Masak buruh disuruh bikin mi sendiri pakai tepung, enggak lucu kan. Terus kalau minum berapa liter, kami cukupin, daging juga berapa kami cukupin," kata Ahok, 4 November 2015.

Tahun 2017

Halaman
1234
Penulis: Suharno
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved