Breaking News:

NasDem: Pemerintah Daerah Wajib Bertanggung Jawab Membangun Ketahanan Nasional

Oleh karenanya, mantan Asops Panglima TNI ini mengingatkan agar pemerintah daerah tetap harus ikut membangun dan membina ketahanan nasional di daerah.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra dan pengamat pertahanan dan kemananan Connie Rahakundini Bakrie (kanan) dalam Dialog Selasa bertema 'Hubungan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional' di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra menegaskan, kepala daerah memiliki kewajiban dalam menjaga stabilitas wilayahnya, baik stabilitas keamanan maupun stabilitas kesejahteraan masyarakatnya.

"Selama ini kepala daerah mengandalkan polisi. Padahal, kepala daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan," kata Supiadin dalam Dialog Selasa bertema 'Hubungan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional' di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam.

NasDem: Kepala Daerah Harus Melayani dan Berpihak kepada Rakyat

Dialog Selasa yang digelar dalam rangka Kongres II Partai NasDem yang bakal dihelat 8-11 November 2019 itu juga menghadirkan pengamat pertahanan dan kemananan Connie Rahakundini Bakrie.

Purnawariwan TNI berbintang dua ini melihat dalam kasus kerusuhan Ambon beberapa tahun yang lalu, gubernurnya menyatakan darurat sipil ketika pemerintah daerah tidak sanggup menanganinya, karena itu aparat kepolisian langsung membantu.

"Namun sekarang persoalan keamanan diserahkan langsung kepada kepolisian, sementara kepala daerah malah 'cuci tangan'," tutur anggota DPR periode 2014-2019.

Oleh karenanya, mantan Asops Panglima TNI ini mengingatkan agar pemerintah daerah tetap harus ikut membangun dan membina ketahanan nasional di daerahnya.

Begitu pun terkait pembahasan peraturan daerah (perda).

Ia pun mengimbau kepada para kader NasDem yang menjadi anggota DPRD untuk mengkaji lebih dalam terkait pembahasan peraturan daerah.

"Setiap pembahasan perda, kader NasDem harus mengkaji lebih dalam terkait dampaknya terhadap ideologi, sosial dan pertahanan dan keamanan," tuturnya.

Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie menyoroti masalah intoleransi yang masih menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan nasional dan ketahanan nasional.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved