Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Anggota DPRD DKI Minta Anies Contoh Ahok Ambil Anggaran TGUPP dari Operasional Gubernur

Bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, Gembong menyebut, Pemprov DKI bisa menggunakan dana operasional gubernur.

Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan (kiri) sebelum melakukan pertemuan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gembong Warsono meminta anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dicoret dari draf rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasalnya, selama ini kinerja dari TGUPP sendiri tidak bisa dirasakan secara langsung oleh warga Jakarta.

"Kaitan dengan alokasi anggaran untuk TGUPP kalau diperkenankan, kan efisiensi. Lebih baik seluruh alokasi anggaran TGUPP dinolkan," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.COM/JESSI CARINA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.COM/JESSI CARINA (Kompas.com/Jessi Carina)

"Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan harus mendapat output untuk pembangunan DKI Jakarta," tambahnya.

Dijelaskan Gembong, bila nantinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, maka para anggota TGUPP bisa digaji menggunakan dana operasional gubernur.

"Kalau pak Gubernur merasa perlu TGUPP ya silahkan, tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur. Jangan menggunakan APBD," ujarnya dalam rapat anggaran Komisi A dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, Gembong menyebut, Pemprov DKI bisa menggunakan dana operasional gubernur seperti saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

"Apalagi sekarang anggaran operasional utuh kan. Sudah hampir setahun utuh yang seharusnya dibagi dua untuk gubernur dan wakil gubernur, sekarang kan enggak ada wagubnya," kata Gembong.

Sementara itu, Anggota Komisi A Fraksi PAN Lukmanul Hakim pun turut mempertanyakan penggunaan dana APBD untuk membiayani tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved