Breaking News:

Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Ini Sosok Inggard Joshua yang Semprot Politikus PSI, Pernah Diperiksa KPK dan 3 Kali Pindah Partai

Inggard Joshua pernah diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait uang suap kepada DPRD DKI Jakarta senilai Rp 5 miliar.

Kolase TribunJakarta dari: Warta Kota/Ricky Martin Wijaya dan TRIBUNJAKARTA.COM/NOVIAN ARDIANSYAH
Politikus PSI William William Aditya Sarana dan Politikus Gerindra Inggard Joshua 

Taufik mengatakan, Inggard sudah mengikuti proses seleksi sebelumnya. Namun, Partai Gerindra belum mendaftarkan nama-nama caleg tersebut ke KPU DKI.

5. 4 kali lolos Pileg

Nama Inggard memang bukan nama baru di Kebon Sirih. Inggard telah lolos empat kali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Kali pertama menjadi wakil rakyat adalah tahun 2004 saat masih di Partai Golkar. Di periode selanjutnya, Inggard masih tetap berada di Golkar.

Di Pileg 2014, Inggard kemudian melabuhkan hatinya di Partai NasDem dan di tahun 2019 berlabuh di Partai Gerindra.

Inggard mengaku tidak punya strategis walau berhasil lolos berkali-kali ke Kebon Sirih.

"Saya enggak pakai strategi khusus, cuma sekali saya punya konstituen saya rawat. Artinya setiap reses saya datang, saya turun, apa yang menjadi keinginan masyarakat banyak khususnya menyangkut sarana-prasarana saya perjuangkan, saya optimalkan. Mungkin kalau perlu saya pasang badan untuk itu, jadi itu saja yang saya lakukan," kata Inggrad.

Sebelumnya, William dikritik Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jumlah Pengguna Facebook Tembus 2,4 Miliar, Twitter Tolak Iklan Politik Mulai November 2019

Sebut Sistem e-budgeting Berjalan Baik Saat Jadi Gubernur, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Lem Aibon di APBD DKI Dianggarkan Rp 82,8 miliar: Ini Sederet Anggaran Lainnya yang Jadi Sorotan

Inggard menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Anggota dari Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” kata dia.

(Kompas.com/Tribun/sumberlain)

Penulis: erik sinaga
Editor: Muji Lestari
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved