Breaking News:

UMK Bekasi 2020

Demo Besar-besaran Bakal Dilakukan Buruh Bekasi Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tak Dipenuhi

FSMPI secara tegas menolak ketetapan kenaikan upah tahun 2020 yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar 8,51 persen

Thinkstockphotos.com Via Kompas.com
Ilustrasi upah 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Sekretaris Jenderal FSPMI Bekasi, Parno, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih akan terus mengikuti tahapan-tahapan yang ada demi memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2020.

FSMPI secara tegas menolak ketetapan kenaikan upah tahun 2020 yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar 8,51 persen.

Kenaikan tersebut didasari dari PP 78 yang berpatokan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Padahal, kenaikan upah menurut Parno sudah diatur dalam nomor 13 tahun 2003 pasal 88 tentang pencapaian kebutuhan hidup layak.

"Kita ikuti tahapan yang ada, kalau di FSPMI ada empat prinsip, pertama konsep, kedua lobby, ketiga dan kempat aksi-politik," kata Parno kepada TribunJakarta.com, Sabtu, (2/11/2019).

Perjuangan utama FSPMI dalam kenaikan upah, pertama tentunya, tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Penetapan UMK sendiri paling lambat harus diselesaikan 21 November 2019 mendatang.

Namun jika UMK tetap diputuskan kenaikan sebesar 8,51 persen jauh dari angka yang diharapkan buruh yakni, kenaikan di atas 15 persen sesuai survey kebutuhan hidup layak (KHL). Maka, pejuangan selanjutnya akan dititikberatkan pada pembahasan UMSK atau upah minimum sektoral.

"FSPMI Bekasi dalam hal ini menaungi buruh di perusahaan yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi, total ada 400 perusahaan dengan 100.000 buruh di dalamnya," tegas dia.

Perjuangan kenaikan upah di Kota Bekasi telah mendapat tanggapan dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, sejumlah serikat buruh melakukan mediasi langsung dan dijanjikam bakal diperjuangkan dalam hal UMK maupun UMSK.

Sementara untuk di Kabupaten Bekasi, FSPMI dalam hal ini mengaku akan segera mengirim surat permohonan diskusi dengan Bupati Eka Supri Atmaja untuk membahas keinginan serupa.

"Tinggal nanti audiensi saja ke Bupati seperti halnya Wali Kota, maka kalau misalnya tidak ada titik temu kita akan melakukan aksi besar-besaran," tegas dia.

Dia berharap hasil audiensi nantinya akan membawa pada satu pemahaman antara pemerintah daerah dan buruh. Pemahanan ini tentunya terkait dasar kenaikan upah yang harus sesuai dengan undang pengupahan bukan PP 78 yang selama ini ditolak serikat buruh.

Adapun jika merujuk pada hadil survey KHL kanikan UMK 2020 seharusnya 15 persen. Artinya, angka kenaikan UMK 2020 di Kota Bekasi mencapai sekitar Rp 4,8 juta dari yang saat ini sekitar Rp 4,2 juta, sedangkan di Kabupaten Bekasi mencapai sekitar Rp 4,7 juta dari yang saat ini sekitar Rp 4,1 juta.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved