Misteri Surat Tugas Pengelolaan Parkir ke Ormas, Wali Kota Bekasi: Saya Enggak Urus yang Begitu

"Surat tugas itu biasanya menugaskan kepada seseorang atau kepada lembaga atau lainnya itu ada periodesasi satu bulan," kata Pepen.

Misteri Surat Tugas Pengelolaan Parkir ke Ormas, Wali Kota Bekasi: Saya Enggak Urus yang Begitu
TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dijumpai di Kantor Pemkot Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (27/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan adanya surat tugas yang dikeluarkan badan atau instasi pemerintahannya kepada seseorang, lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola parkir disebuah minimarket.

Praktik pemberian surat tugas pengelolaan parkir ini terkuak usai, viral vedeo aksi unjuk rasa Ormas di salah satu minimarket di Jalan Narogong Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi, beberapa waktu lalu.

Soal Retribusi Parkir, Kepala Bapenda Kota Bekasi Klaim Tidak Keluarkan Surat Tugas Buat Ormas

Dalam video itu, nampak sejumlah ormas yang tergabung dalam aliansi ormas Kota Bekasi menuntut pengelola minimarket agar mau diajak bekerja sama mengelola parkir di lahan tempat usahanya.

Dalih penuntutan itu berkaitan dengan surat tugas yang dikeluarkan Pemkot Bekasi.

"Surat tugas itu biasanya menugaskan kepada seseorang atau kepada lembaga atau lainnya itu ada periodesasi satu bulan," kata Pepen di Kantor Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa, (5/11/2019).

Lalu ketika ditanya soal surat tugas yang dikeluarkan terkait pengelolaan parkir di salah satu minimarket di Jalan Raya Narogong Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi, Pepen tidak dapat menjelaskan apakah surat tersebut masih berlaku atau tidak.

"Bapenda-lah (Badan Pendapatan Daerah), masa wali kota. Saya belum lihat tuh bentuknya (surat tugas), dicek aja ke Bapenda," jelas dia.

Pepen juga menjelaskan, praktik pemberian mandat pengelolaan parkir melalui surat tugas ke ormas atau lembaga maupun perorangan tertentu yang kemudian memiliki penghasilan wajib memberikan retribusi.

Retribusi ini nantinya akan masuk ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Sadar akan potensi PAD yang dimiliki dari sektor parkir minimarket, pemerintah belum lama ini mengesahkan yang namanya perda parkir minimarket, restoran, dan semacamnya.

Formulasi aturan ini sejatinya belum berjalan secara utuh. Pepen mengaku harus ada aturan lain berupa peraturan walikota yang nantinya dijadikan acuan untuk melaksanakan perda pajak parkir minimarket.

"Ya makanya harus diatur hak dan kewajibannya. Karena ini pemberdayaan belum berjalan, ditata dulu. Tetap masuk kas daerah. (Soal surat tugas) ke Bapenda, saya enggak ngurusin yang begitu," jelas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved