Breaking News:

Puluhan Pemilik Indekost Hingga Panti Pijat Jalani Sidang Yustisi di RPTRA Kalijodo

Mereka terpaksa jalani sidang yustisi karena tempat usahanya dianggap melanggar peraturan daerah saat dilakukan operasi oleh petugas Satpol PP.

TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA HIKARI PUTRA
Mereka terpaksa jalani sidang yustisi karena tempat usahanya dianggap melanggar peraturan daerah saat dilakukan operasi oleh petugas Satpol PP 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBORA - Para pemilik indekost hingga panti pijat menjalani sidang yustisi di RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat.

Mereka terpaksa jalani sidang yustisi karena tempat usahanya dianggap melanggar peraturan daerah saat dilakukan operasi oleh petugas Satpol PP beberapa waktu lalu.

Kasatpol PP Kota Jakarta Barat, Tamo Sijabat mengatakan, ini adalah kali pertama para pemilik indekost, industri rumahan hingga panti pijat jalani sidang yustisi.

Diduga Sediakan Layanan Plus-plus, Petugas Trantib Gerebek Panti Pijat di Ciledug

Salah satu tujuannya, kata Tamo, memastikan bahwa para pemilik usaha melengkapi dokumen perizinannya.

"Sidang yustisi ini rutin kami lakukan tiap bulan, tapi biasanya kepada pedagang kaki lima. Tapi sekarang kami juga menyasar kepada rumah kost, panti pijat dan tempat usaha yang menggangu ketertiban umum," kata Tamo, Selasa (5/11/2019).

Dalam sidang yustisi hari ini, Tamo menyebut ada 50 pelanggar yang disidangkan, dimana mayoritas adalah para pemilik indekost.

"Ada 50 pelanggar yang disidang. Rinciannya 25 pelanggaran izin usaha kos-kosan, 15 panti pijat yang tidak punya sertifikasi terapis dan 10 tempat usaha," ujarnya.

Tamo menuturkan, pelanggar izin usaha indekost menjalani persidangan dan membayar denda minimal Rp 5 juta tergantung luas bangunan dan jumlah kamarnya.

Ia menyebut ada tiga pelanggaran yang kerap dilakukan para pemilik indekost seperti tercantum di Pasal 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yakni tidak ada izin, tidak laporkan penghuni ke pengurus RT dan RW setempat serta tidak memasang tata tertib di lingkungan indekost.

"Dan ini juga untuk mencegah adanya asusila maupun teroris. Makanya kita lakukan pengawasan, termasuk kalau misalnya mereka punya izin kan bisa bayar pajak retribusi," tuturnya.

Sedangkan untuk para pemilik panti pijat, kendati belum menemukan adanya praktek prostitusi, Tamo menyebut para pemilik panti pijat dianggap melanggar lantaran tak bisa menunjukan sertifikasi para terapis yang dipekerjakan.

"Kami mengimbau pekerja jangan di bawah umur dan pekerjanya punya sertifikasi terapis sehingga dia profesional dalam bekerja," kata Tamo.

Selain hari ini, sidang yustisi kepada para pemilik indekost, panti pijat maupun industri rumahan akan kembali digelar pada 26 November mendatang.

Penulis: Elga Hikari Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved