Ketua KPU Tangsel Pastikan Partai Non Parlemen Tidak Bisa Daftarkan Bakal Calon Wali Kota

Bambang mengatakan, memang ada dua jalur pencalonan wali kota sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Ketua KPU Tangsel Pastikan Partai Non Parlemen Tidak Bisa Daftarkan Bakal Calon Wali Kota
TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro, di kantornya, Jalan Buana Kencana, Serpong, Tangsel, Rabu (6/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Ketua KPU Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Dwitoro, mengatakan bahwa partai non parlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPRD tidak bisa mendaftrakan calon wali kota ataupun calon wakil wali kota pada Pilakada 2020 mendatang.

Bambang mengatakan, memang ada dua jalur pencalonan wali kota sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Dua jalur yang dimaksud adalah dengan syarat 20% dari total kepemilikan kursi di DPRD alias 10 kursi, atau 25% suara sah dari pemilu sebelumnya.

"Memang ada dua jalur, lewat 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Itu berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2016," ujar Bambang di kantornya, Jalan Buana Kencana, Serpong, Tangsel, Rabu (6/11/2019).

Namun Bambang menjelaskan, syarat 25% suara sah pun itu hanya berlaku bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Bambang merujuk pada Pasal 40 pada ayat (3).

Pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keyentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD."

Kapolres Metro Jaksel: Ricuh Ormas dan Polisi di Depan PTIK akan Diselesaikan Lewat Musyawarah

Sopir Sedot WC Tewas Akibat Ledakan Septic Tank, Kedua Keluarga Sepakat Berdamai

Bambang mengatakan, "Jadi yang boleh mencalonkan tetap partai yang punya kursi. Partai non parlemen tidak bisa. Paling hanya mendukung saja."

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, pengertian syarat pencalonan 25% suara sah banyak disalahartikan.

Salah satunya Ketua DPC PPP Tangsel yang menganggap syarat itu bisa ditempuh partai non parlemen.

Sebelumnya, saat pembukaan penjaringan cawalkot PPP Tangsel, Eeng mengatakan, pihaknya mengandalkan jalur tersebut untuk mencalonkan wali kota dan bahkan menginisiasi koalisi partai nom parlemen.

"PPP tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilu 2019, tetapi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 kalau tidak salah, syarat dukungan partai politik pada salah satu calon itu ada dua, melalui kursi DPRD 20%, dan melalui jumlah perolehan suara di Pemilu sampai 25%," ujar Ketua DPC PPP Tangsel, Eeng Sulaiman, di kantor DPC PPP Tangsel, Pamulang, Rabu (9/10/2019).

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved