Penunjukan Sosok Kabareskrim Baru Harus Terhindar dari Intervensi Politik

Selain mendorong upaya profesionalisme, sistem promosi dan mutasi di tubuh Polri akan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

Penunjukan Sosok Kabareskrim Baru Harus Terhindar dari Intervensi Politik
Kompas.com
Kapolri Idham Azis 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menjelaskan, sistem promosi dan karir di tubuh Polri, termasuk dalam pemilihan sosok yang dipercaya sebagai Kabareskrim harus dihindarkan dari intervensi politik.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, kontrol sipil terhadap TNI dan Polri harus dilakukan secara demokratis.

Putra Kabareskrim Polri Jadi Lulusan Terbaik Taruna Akpol 2019, Ini Sosoknya

Para pemimpin sipil memiliki peran dalam melakukan proses pergantian pimpinan tinggi (Panglima TNI, Kapolri dan para kepala staf TNI) di dua institusi tersebut.

Namun di sisi lain para pemimpin sipil harus memberi ruang pada pimpinan TNI dan Polri untuk menata sistem promosi dan karir secara independen dan profesional.

“Harus dihindari intervensi politik yang terlalu dalam ke tubuh TNI dan Polri. Karena hal itu akan membuka peluang terjadinya politisasi. TNI/Polri harus netral dan bersikap independen. Karena itu, pergantian kabareskrim perlu memperhatikan merit system,” kata Al Araf kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Al Araf menyebutkan, konsistensi penggunaan merit system penting dikedepankan.

Selain mendorong upaya profesionalisme, sistem promosi dan mutasi di tubuh Polri akan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

“Dengan demikian, Merit system harus menjadi rujukan utama dalam menyeleksi sosok perwira tinggi yang akan menjabat pos Kabareskrim,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Al Araf mengingatkan, sebagai bagian dari penegak hukum, institusi Polri harus bersikap netral dan tidak berpolitik.

Reformasi penegakan hukum perlu menerapkan prinsip good governance yakni transparansi dan akuntabilitas serta penghormatan terhadap HAM dalam menata organisasi.

“Dalam negara demokrasi, tugas pemimpin sipil justru harus memainkan peran pengawasan terhadap institusi polri dan bukan malah melakukan intervensi politik yang terlalu dalam,” kata Al Araf.

“Mewujudkan Polri yang profesional harus dimulai dengan menata institusi yang menjalankan sistem promosi dan pendidikan berjenjang dengan baik,” ujarnya. (*)

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved