Breaking News:

BREAKING NEWS - Kepala Bapenda Kota Bekasi Diperiksa Polisi Terkait Surat Tugas Kelola Parkir Ormas

Aan diperiksa di ruang pemerikasaan terpadu Polres Metro Bekasi Kota, Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Ruang pemeriksaan terpadu Polres Metro Bekasi Kota, di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan. 

Pepen sapaan akrab Rahmat, menuturkan apa yang dijalan Pemkot Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang pajak daerah.

Didalam perda itu, ada pajak restoran, maupun parkir.

"Nah pajak parkir itu yang kita atur lagi dengan petunjuk teknisnya, dengan pedoman, bahkan parkir yang harus restribusi oleh Bapenda nanti Bapenda harus menyiapkan sarana prasarananya," jelas Pepen.

Dalam kesempatan itu juga, Pepen menjelaskan terkait surat tugas yang menjadi pemicu tersebut.

Genjot Ketahanan Pangan Nasional, Warga Binaan Lapas Klas II Ciangir Dikaryakan Garap Kebun Jagung

Wali Kota Bekasi Beberkan Alasan Gandeng Ormas untuk Pengelolaan Parkir di Minimarket

Nama Shin Tae-yong Mencuat Gantikan Simon McMenemy, Berapa Gajinya di Piala Dunia 2018?

"Nih saya luruskan lagi, persoalan surat tugas itu kan kenapa dibuat dengan waktu yang pendek. Supaya kalau ada apa-apa ketidakpuasan mudah mengevaluasinya," kata Pepen.

Apalagi, kata Pepen, masukan pak kapolres nanti yang jadi jukir juga harus lolos SKCK, sehingga nanti nyaman pembeli.

Pepen juga menjelaskan alasannya untuk menggandeng ormas dalam penarikan parkir di minimarket.

Menurut Pepen, ormas maupun lembaga lain punya kepentingan yang sama yaitu membangun Kota Bekasi.

"Sekarang gini, ormas atau lembaga lain kan punya kepentingan yang sama membangun kota. Yang penting jangan radikal, jangan premanisme," ujar Pepen.

"Catat nih, mau ormas mau labelnya apa pun, yang penting jangan radikal, NKRI, yang penting jangan premanisme. Pakai aturan, pakai ketentuan. Makanya saat kita mau melakukan ekstensifikasi itu bisa dilakukan oleh badan hukum atau perorangan yang punya izin," papar Pepen.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved