DPR Dukung Langkah Menteri BUMN dalam Memilih Direksi Melalui Skema Tim Penilai Akhir

Darmadi menekankan, pemilihan direksi BUMN juga harus didasarkan pada kriteria yang sesuai kapasitas dan kapabilitasnya

DPR Dukung Langkah Menteri BUMN dalam Memilih Direksi Melalui Skema Tim Penilai Akhir
BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA -Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menggunakan skema Tim Penilai Akhir (TPA) dalam melakukan pemilihan direksi BUMN mendapat respon positif dari kalangan anggota DPR RI.

Namun demikian, DPR mengingatkan agar langkah tersebut tidak terpengaruh conflict of interest.

"Harus diapresiasi langkah Menteri BUMN yang baru itu. Dia berani mendobrak kebiasaan lama yang sangat konvensional dan terkesan kaku. Tapi jangan juga dengan kebijakan itu muncul kesan like or dislike ke depannya, mesti dihindari dan diminimalisir yang namanya conflict of interest misalnya terkait memilih direksi direksi yang merupakan relasi bisnis atau keluarganya pak Menteri," kata Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Lebih lanjut Darmadi menekankan, pemilihan direksi BUMN juga harus didasarkan pada kriteria yang sesuai kapasitas dan kapabilitasnya.

Deddy Mizwar Gabung, Fahri Hamzah Sebelumnya Sebut Partai Gelora Banyak Tawaran Berkoalisi

"Jangan ahli perbankan ditaruh disektor yang bukan menjadi keahliannya misalnya. Kapasitas dan kapabilitas direksi melalui skema TPA harus terukur dan disesuaikan dengan porsi keahliannya. BUMN kan tidak melulu bicara tentang pengawasan keuangan tapi ada juga direksi BUMN yang keahliannya concern terkait marketing yang hubungannya dengan ekspansi. Jadi jangan juga dalam skema pemilihan TPA nantinya digeneralisir hanya satu bidang keahlian saja yang di kedepankan," tutur Bendahara Megawati Institute itu.

Legislator dari dapil DKI Jakarta III itupun menyarankan agar Menteri BUMN meminta masukan dari berbagai pihak terkait langkahnya tersebut.

"Kami DPR siap jika diminta saran dan masukannya meskipun tidak ada regulasi yang mengatur pemilihan direksi BUMN harus melalui DPR. Yang jelas DPR siap kapanpun juga jika Menteri BUMN minta saran dan masukan," katanya.

Menurutnya, tata kelola BUMN memang harus dibenahi agar tercipta BUMN-BUMN yang siap berkompetisi baik ditingkat domestik maupun global.

"Tantangan kedepan cukup berat. Maka dari itu BUMN harus bisa beradaptasi dengan tantangan kedepan. BUMN harus dikelola secara profesional jangan dikelola seperti perusahaan keluarga," ujarnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved