Elite Jangan Politisasi Jabatan Kabareskrim

“Jangan hanya karena kita mencari siala yang disukai kita merusak apa yang sudah baik di dalam sistem ini,” kata Mufti.

Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/Glery Lazuardi
Diskusi "Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru" yang digagas Institute Demokrasi dan Keamanan, Kamis (7/11/2019) di Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri diingatkan tak menciptakan budaya politik jabatan atas dasar kedekatan dengan penguasa karena dapat memunculkan resistensi dalam institusi Korps Bhayangkara.

Elit politik diminta juga tak mengintervensi sosok Kabareskrim yang akan dipilih dan memahami merit system (sistem promosi berdasarkan prestasi) di institusi Polri.

Presiden Jokowi Tepuk Pundak 3 Kali, Jenderal Idham Aziz Resmi Jabat Kapolri

Pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim menyampaikan tanpa adanya merit system, personel Polri tak akan lagi memikirkan karir melalui pendidikan dan pengabdian yang profesional.

“Tidak lagi menjalani karir dengan pengabdian yang profesional tapi dia akan mencari akses kepada penguasa untuk bisa menempati jabatan. Itu tidak sehat. Di sisi lain, pemerintah ataupun dari kalangan elit juga harus memahami bahwa tugas kita bersama untuk menjaga merit system di internal kepolisian ini,” kata Mufti saat diskusi bertajuk “Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru” di Jakarta, Kamis (7/8/2019).

“Jangan hanya karena kita mencari siapa yang disukai kita merusak apa yang sudah baik di dalam sistem ini,” kata Mufti.

Ia menambahkan, faktor lain yang tak kalah penting adalah mengedepankan senioritas yang berpengalaman sesuai jenjang karir.

Hal itu menurutnya sangat vital untuk mengukur kemampuan beradaptasi dengan persoalan yang ada serta pengalaman membangun komunikasi di masyarakat.

“Karena bagaimanapun juga persoalan itu kan ada di masyarakat, kalau polisi tidak punya koneksi yang positif dengan masyarakat tentunya akan ada hambatan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kabareskrim ke depan. Ketiga, yang juga menjadi PR adalah kalau telah diterima (sebagai Kabareskrim) dia bisa menjadi pemimpin yang menjadi inisiator dan penggerak bagi kebijakan yang akan dijalankan,” ujarnya.

Perihal kemungkinan resistensi jika pemilihan Kabareskrim diintervensi muatan politik, Mufti memaparkan seorang anggota Polri sampai pada pangkat tertentu pada jabatan tertentu telah menempuh proses-proses syarat dasar harus dipenuhi.

“Nah tiba-tiba lalu kemudian ada orang yang mereka anggap prosesnya tidak berdarah seperti mereka, tidak seketat yang mereka alami tapi hanya karena dia bisa dikatakan campur tangan atau intervensi kekuasaan akhirnya terpilih. Bisa dibayangkan misalnya kenyamanan dalam bekerja, kepatuhan dan ketaatan apalagi kalau sampai menyangkut angkatan,” kata Mufti.

“Kalau tidak solid di internal, ada fraksi-fraksi, konflik kerugiannya adalah terhadap institusi dan pelayanan masyarakat secara umum,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengingatkan, kepolisian saat ini harus betul-betul menjaga dan menerapkan merit system dan menghindari intervensi politik yang bisa merusak kinerja kepolisian.

"Yang dipertaruhkan adalah masalah trust jika intervensi politik masuk terlalu jauh. Misalnya saja dalam pemilihan Kabareskrim, jangan mengutamakan faktor kedekatan dan perkawanan. Harus dengan merit system," kata Gufron Mabruri.

Dijelaskannya, dalam agenda reformasi kepolisian banyak catatan yang memerlukan pertimbangan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved