Breaking News:

Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Lantang Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatiran & Alergi Transparansi, William Aditya: Saya Ultimatum

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana lantang menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang amatiran.

YouTube Mata Najwa
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana lantang menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang amatiran. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana lantang menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang amatiran.

Pria berusia 23 tahun itu juga mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

"Ada dua point yang ingin saya sampaikan, yang pertama Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah Gubernur yang amatiran," ucap William Aditya Sarana dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Mata Najwa, pada Kamis (7/11/2019).

TONTON JUGA

"Yang kedua Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah yang alergi terhadap transparansi," imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan William Aditya Sarana saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa, pada Rabu (6/11/2019).

Nama William Aditya Sarana saat ini memang tengah ramai diperbincangkan.

Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu memgkritisi sejumlah anggaran tak masuk akal di KUA-PPAS 2020.

William Aditya Sarana kemudian membeberkan alasannya menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran.

Tahu Ketakutan Pemakai Cadar Terkait Usulan Menag, Sudjiwo Tedjo Buat Niqab Squad Bertepuk Tangan

TONTON JUGA

Ia menyebut Anies Baswedan tak paham soal proses penggaran APBD yang benar.

"Kenapa saya bilang amatiran? Karena Pak Anies Baswedan ini tidak paham soal proses penggaran dengan baik," kata William Aditya Sarana.

"Karena kenapa? di DPRD itu di bulan Juli kami diberikan KUA-PPAS itu Rp95 triliun,"

"Lalu pada pembahasan di banggar menjadi Rp89 triliun ada pengurangan Rp 6 triuliun,"

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD," imbuhnya.

Dilaporkan ke BK DPRD & Terancam Pecat, William Aditya Banjir Karangan Bunga: Bentuk Dukungan Publik

William Aditya Sarana menjelaskan DPRD seharusnya menerima rancangan anggaran yang sudah diedit oleh eksekutif, yakni gubernur.

"Jadi DPRD seharusnya menerima yang sudah bersih di eksekutif tiba-tiba ke DPRD kita bersih-bersih lagi," kata William Aditya Sarana.

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," imbuhnya.

Tak cuma itu, William Aditya Sarana juga mengungkapkan alasan mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

Irma Suryani Usulkan Keluar dari ASN Bila Tak Patuhi Larangan Bercadar, Niqab Squad Sontak Bereaksi

"Yang kedua kenapa saya bilang alergi transparansi? karena harusnya dokumen RAPBD 2020 ini sudah di unggah ke website," ujar William Aditya Sarana.

"Dan terkahir saya mengatakan PNS dan ASN sudah memiliki niat untuk transparan tapi Pak Anies Baswedan ini saja yang enggak mau," imbuhnya.

William Aditya Sarana lantas memberikan ultimatum kepada Anies Baswedan, untuk segara mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke website resmi.

"Saya mengultimatum, paling telat 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen RAPBD ke website," kata William Aditya Sarana.

"Kalau tidak mengunggah juga kami dari fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi," imbuhnya diiringi tepuk tangan penonton.

SIMAK VIDEONYA:

Dua Sahabatnya yang Ikut Kecelakaan Tak Alami Luka, Dylan Carr Pertanyakan Ini Saat Bangun dari Koma

 

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD & Terancam Dipecat

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William Aditya Sarana telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William Aditya Sarana sebagai anggota dewan dinilai justru menimbulkan kegaduhan.

TONTON JUGA

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," kata dia.

Dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana justru mendapatkan perlakuan tak terduga dari masyarakat.

Bahas Polemik Usulan Larangan Cadar & Celana Cingkrang, Irma Suryani Santai: Ya Keluar Saja dari ASN

TONTON JUGA

William Aditya Sarana menerima belasan bahkan puluhan karangan bunga.

Ia menilai karangan bunga tersebut bentuk dukungan masyakran kepadanya.

Di media sosial Twitter, William Aditya Sarana membagikan video yang memperlihatkan para petugas tengah menyusun karangan bunga di halaman DPRD DKI Jakarta.

Pria yang Ancam Penggal Jokowi Didakwa Makar, Sang Pengacara Tak Terima: Niat Pun Tak Ada

William Aditya Sarana kemudian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikannya dukungan.

"Papan bunga sebagai bentuk dukungan publik terus berdatangan. Terimakasih sebesar-besarnya," tulis William Aditya Sarana, dikutip TribunJakarta.com dari Twitter, pada Rabu (11/6/2019).

Menag Nilai Hukum Bercadar Tak Ada di Alquran, Maman Imanulhaq: Masa Harus Diajari Soal Agama?

William Aditya Sarana Siap Hadapi Laporan

William Aditya Sarana, siap menghadapi laporan atas dirinya.

William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

William mengaku siap menghadapi dan menjalani proses atas laporan tersebut.

Viral Video Dirinya Disebut Bisa Melihat, Novel Baswedan Akui Ini: Wajar Orang Awam Kira Tak Sakit

Bahkan, politisi muda ini bersedia mempertaruhkan jabatannya.

"Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucap William saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Politisi 23 tahun ini memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD.

"Iya (pasti saya hadir)," kata dia.

Pria yang Ancam Penggal Jokowi Didakwa Makar, Pengacara Tak Terima & Beberkan Ini: Hanya Spontanitas

Terancam Dipecat

Wiliam Aditya Sarana terancam dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi.

Ia menyebut, bila William terbukti bersalah maka sejumlah sanksi telah menunggunya.

"Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa juga pemberhentian kalau jenis pelanggarannya luar biasa," ucapnya, Selasa (5/11/2019).

Bocorkan Perbedaan Sikap Mahfud MD ke Jokowi & Media Soal Perppu KPK, Azyumardi Azra Hela Napas

Dijelaskan Achmad, nantinya sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan akan dipertimbangkan secara matang.

Ia pun berharap, William bisa lolos dari jeratan sanksi yang akan menjeratnya atas perkara yang dihadapi.

"Saya berharap tidak ada teguran. Tapi kalau demi menjaga nama baik kita ya mestinya harus hati-hati. Dalam demokrasi pun tetap saja ada batasannya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Lihat Kemesraan Gading Marten & Juria, Ivan Gunawan: Siapa Lagi Itu Perempuan yang Mau Diboongin

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan William lantaran dianggap memojokan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ia menyebut, eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja.

Sehingga bila ada kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif, sebaiknya legislatif menegurkan dengan cara lebih tertutup.

"Kalau ada kekeliruan, Gubernur katakan-lah keliru, kan kita bisa telepon, datang, bisa ingatkan," kata Achmad Nawawi. ( TribunJakarta.com/Kompas.com)

Penulis: Rr Dewi Kartika H
Editor: Siti Nawiroh
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved