Pemkot Jakarta Utara Buka Posko Pengaduan Masyarakat, Wadah Warga untuk Lapor Permasalahan

Posko buka pukul 07.30-16.00 WIB di hari Senin sampai Kamis dan pukul 07.30-16.30 WIB di hari Jumat

Pemkot Jakarta Utara Buka Posko Pengaduan Masyarakat, Wadah Warga untuk Lapor Permasalahan
Istimewa/Dok. Kominfotik Jakarta Utara
Posko pengaduan masyarakat di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Pemerintah Kota Jakarta Utara menghadirkan posko pengaduan masyarakat di Lobi Utama Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Sekretaris Kota Jakarta Utara Desi Putra mengatakan, pengadaan posko pengaduan masyarakat ini untuk mewadahi warga Jakarta Utara yang hendak melaporkan masalah apapun terkait wilayahnya.

Desi mengatakan, kehadiran posko ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Kantor Wali Kota atau Bupati, Camat dan Lurah.

"Posko pengaduan di Kantor Walikota ada di Lobi Utama lantai dasar. Kita baru adakan Senin (4/11/2019) kemarin," kata Desi, Kamis (7/11/2019).

Posko pengaduan masyarakat di Kantor Wali Kota Jakarta Utara buka setiap hari kerja.

Posko buka pukul 07.30-16.00 WIB di hari Senin sampai Kamis dan pukul 07.30-16.30 WIB di hari Jumat.

Aroma Pesing Tercium di Trotoar Jalan dekat Stasiun Gambir

Bangun Komunikasi dengan Masyarakat, Kapolres Tangerang Sebar Nomor Telepon

Posko dijaga petugas piket dari empat Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) berbeda setiap harinya.

"Kita hadirkan di kantor wali kota agar memudahkan masyarakat mengadukan temuan laporan. Selain itu ada juga posko di kantor lurah dan kantor camat, dengan jam operasional serupa ditambah jam operasional di hari Sabtu pukul 8.00-11.00 WIB," jelas Desi.

Masyarakat yang hendak melaporkan permasalahan di wilayahnya hanya diminta mengisi data terkait identitas diri dan melengkapi laporan dengan dokumen atau foto.

Nantinya, petugas akan menginput laporan melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM).

"Nanti pengaduan akan direspon instansi atau UKPD terkait paling lambat enam jam dan tindak lanjutnya paling lambat tujuh hari setelah dilaporkan," tandas Desi.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved