Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Politikus PDIP Singgung Anies Baswedan Soal Transparansi, Ima Mahdiah: Kayak Insecure
Menurutnya, sebagai gubernur Anies Baswedan seharusnya bisa lebih terbuka kepada masyarakatnya sendiri dan tidak ada yang ditutup-tutupi
"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.
Anies mengatakan orang yang ingin menuduh dirinya bersalah, malah membuat dirinya bisa mengatakan kalau hal ini adalah warisan dari gubernur sebelum dirinya.
"Jadi yang semula mau mengatakan ini adalah salahnya sekarang (era Gubernur Anies Baswedan), malah sekarang bisa saya katakan ini adalah warisan (gubernur terdahulu)," papar Anies.
Anies mengatakan karena ada yang mengangkat kejanggalan ini, ia terpaksa menjawab dengan memberikan data-data kejanggalan yang terjadi sebelum ia memimpin.
"Gara-gara Anda angkat, terpaksa saya harus menjawab," kata dia.
PSI Tuntut Anies Transparan
Juru Bicara (jubir) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan PSI ingin membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Senin (4/11/2019), Rian mulanya menjelaskan PSI sudah sejak awal ingin mendorong terjadinya transparansi proses penganggaran.
"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran," jelas Rian.
Ia kemudian menjelaskan alasan transparansi adalah agar seluruh warga DKI Jakarta dapat mengecek sendiri detail anggaran dari awal hingga akhir.
"Kenapa, agar semua mata yang ada di DKI Jakarta ini bisa melihat rinci detil anggaran sejak awal," jelasnya.
Rian tidak ingin publikasi anggaran hanya dilakukan setelah di akhir penetapan.
"Bukan di akhir penetapan," kata dia.
• Polrestro Jakarta Selatan Amankan 5 Debt Collector saat Gelar Razia Premanisme
• 242 Siswa SD di Tebet Terima Kartu Identitas Anak
Rian yakin adanya transparansi akan sangat membantu tugas dari para aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut lantaran jumlah orang yang mengawasi proses penganggaran akan bertambah signifikan.